Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik, Sri Mulyani: Keputusan Itu Akan Ubah Kebijakan

Taufik Fajar, Jurnalis · Selasa 10 Maret 2020 14:09 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 03 10 320 2181032 iuran-bpjs-kesehatan-batal-naik-sri-mulyani-keputusan-itu-akan-ubah-kebijakan-PIEF8ftiy1.jpeg Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan seluruh arah kebijakan pemerintah akan berubah secara otomatis pasca Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Di mana salah satu instrumen yang akan berubah yakni terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Jadi, keputusan itu membuat semua berubah. Apakah Presiden sudah informasikan? Tentu sudah. Makanya kita pelajari," ujar dia di Kantor Pajak Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Baca Juga: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dibatalkan, Sri Mulyani: Realita yang Harus Kita Lihat

Maka itu, lanjut dia, dirinya masyarakat tahu ini konsekuensinya besar terhadap JKN. Pasalnya kalau bicara ekosistem, tidak mungkin satu sistem dicabut, sisanya pikirkan sendiri kan tidak gitu. "Kita akan lihat penuh," ungkap dia.

Dia menjelaskan untuk melihat dampak perubahan tersebut, pemerintah nantinya akan mengambil langkah secara berkeadilan. Di satu sisi, pihaknya juga akan meminta BPJS Kesehatan untuk tetap transparan melaporkan biaya operasional, gaji, hingga defisit neraca keuangannya hingga saat ini.

Baca Juga: MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

"Pasti ada langkah-langkah kami (pemerintah), untuk amankan kembali JKN itu secara sustain," tandas dia.

Untuk diketahui, kenaikan iuran BPJS Kesehatan dibatalkan oleh MA. Dengan demikian iuran BPJS Kesehatan kembali ke iuran semula yang sebelumnya kenaikan ini berlaku pada 1 Januari 2020.

MA membatalkan kenaikan iuran BPJS karena Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain bertentangan dengan beberapa pasal di atas, kenaikan iuran BPJS juga bertentangan dengan Pasal 5 Ayat 2 Jo Pasal 171 UU Kesehatan.

(kmj)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini