Dampak Corona ke PNS, Anggaran Dinas Direalokasi untuk Tangani Virus Covid-19
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan ketersediaan anggaran untuk penanganan virus corona atau Covid-19 di Indonesia. Dirinya pun sudah menerbitkan surat edaran untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerindah Daerah, merealokasi anggaran yang dianggap kurang penting dialihkan untuk menangani virus corona.
Di antaranya anggaran perjalan dinas dalam dan luar negeri, work shop dan sebagainya. Hal ini menunjukkan betapa besar dampak virus corona pada operasional Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Okezone merangkum beberapa fakta-fakta terkait dengan dampak korona pada operasional PNS, Senin (23/3/2020):
1. Relokasi Anggaran Dinas untuk Virus Corona
Menurut Sri Mulyani relokasi anggaran masing-masing instansi ini bisa dilakukan lewat pengalihan anggaran dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk penanganan virus corona. Apalagi hal tersebut sudah tertuang dalam Surat Edaran Kemenkeu No.6 Tahun 2020, tertanggal 15 Maret 2020 agar setiap K/L untuk memindahkan pos pembiayaan, yang tadinya untuk perjalanan dinas, baik dalam negeri dan luar negeri agar diperuntukan untuk menangani covid-19.
"Mungkin K/L untuk tidak melakukan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri, meeting, dan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu untuk direalokasi untuk hal-hal yang sangat penting," kata Sri Mulyani.
2. Realokasi, Anggaran K/L untuk Tangani Virus Corona Terkumpul Rp10 Triliun
Dari sisi pemerintah pusat, anggaran pada belanja barang di mana perjalanan dinas ke luar negeri dan dalam negeri ditangguhkan, serta ada instruksi kerja dari rumah, event atau work shop yang dibatalkan, semua direalokasi untuk tangani Covid. Kemudia belanja yang bukan prioritas terutama untuk belanja modal yang bisa multiyears dan belum tender mungkin untuk realokasi.
"Kita akan percepat revisi ini dari yang tadinya butuh waktu 5 hari dan harus bertemu dan jadi 2 hari dan sifatnya online. Kita estimasi ada Rp5-Rp10 triliun di dalam rangka bisa realokasi untuk dipindahkan menjadi anggaran penangan Covid, Juga dana atau anggaran yang selama dialokasikan tapi masih diblokir dan juga Kementerian PUPR yang belum tender, semua akan digunakan untuk tangani Covid-10," ujarnya.
