Pemerintah Larang Turis Asing Datang ke Indonesia untuk Sementara

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 31 Maret 2020 14:04 WIB
https: img.okezone.com content 2020 03 31 320 2191772 pemerintah-larang-turis-asing-datang-ke-indonesia-untuk-sementara-lAJ1Vu9nVn.jpg Bandara (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk melakukan menghentikan sementara kunjungan Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona yang berasal dari turis asing.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, penghentian sementara ini merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo. Nantinya penghentian sementara ini meliputi kunjungan dan transit seluruh turis luar negeri ke Indonesia.

"Pak presiden memutuskan bahwa kebijakan yang ada selama ini perlu diperkuat. Dan telah diputuskan bahwa semua kunjungan dan transit WNA ke wilayah Indonesia untuk sementara akan dihentikan," ujarnya dalam telekonferensi, Selasa (31/3/2020).

Menurut Retno, ada beberapa pengecualian yang diberikan izin untuk masuk maupun transit di Indonesia. Adalah mereka yang memiliki kartu izin tinggal terbatas (Kitas), Kartu izin tinggal tetap (Kitap) maupun izin tinggal diplomatik.

Baca Juga: Tembus 206 Ribu Kunjungan, Turis Malaysia Masih Melancong ke Indonesia

"Tentunya larangan masuk ini ada beberapa pengecualian termasuk di antaranya untuk pemegang kartu KITAS KITAP untuk izin tinggal diplomatik pemegang izin tinggal dinas dan lain-lain," ucapnya.

Namun lanjut Retno, para WNA ini juga harus mengikuti protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah. Misalnya bagi WNA yang berasal dari negara episentrum virus corona harus dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan harus diisolasi terlebih dahulu selama 14 hari.

"Tentunya dengan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan yang tepat dan yang telah berlaku. Jadi sekali lagi ada pengecualian tetapi secara umum semua kunjungan dan transit warga negara asing ke wilayah Indonesia sementara akan dihentikan," kata Retno.

Nantinya lanjut Retno, pemerintah akan segera menyiapkan aturannya. Adapun aturan tersebut akan tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham).

"Kebijakan ini akan kita sampaikan pada kesempatan terpisah. Dan kebijakan baru ini akan dituangkan di dalam permenkumham yang baru," kata Retno.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini