nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Lantik Kepala BKF, Sri Mulyani Pesan Harus Responsif Hadapi Covid-19

Giri Hartomo, Jurnalis · Jum'at 03 April 2020 16:42 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 04 03 20 2193701 lantik-kepala-bkf-sri-mulyani-pesan-harus-responsif-hadapi-covid-19-0IT23CIfIh.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani (Okezone)

JAKARTA – Febrio Nathan Kacaribu resmi dilantik sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Dirinya menggantikan Suahasil Nazara yang telah diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan oleh Presiden.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pesan bahwa Kepala BKF perlu mengantisipasi langkah yang responsif dan antisipatif di dalam situasi extraordinary seperti sekarang ini. Tantangan yang perlu diantisipasi dari tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala BKF yaitu mengenai krisis kesehatan yang mempengaruhi dinamika perekonomian global.

 Baca juga: Sri Mulyani Lantik Kepala BKF dan Direktur Utama LMAN

”Hal ini sangat berimbas pada kondisi makro dan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketika keadaan ekonomi menjadi genting, yang diperlukan adalah pengelolaan kebijakan yang efektif sehingga dampak serta biaya dalam melewati situasi sulit dapat diminimalisasi," ujar Menkeu dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (3/4/2020).

Menurutnya, butuh langkah yang responsif dan antisipatif di dalam situasi extraordinary seperti sekarang ini. “Responsif untuk bisa mengatasi berbagai permasalahan akibat pandemi Covid-19, dan antisipatif untuk bisa merespon kondisi terkini dengan berbagai bauran kebijakan hingga beberapa tahun ke depan," terang Menkeu

 Baca juga: Pegawai Kemenkeu di LMAN Meninggal Dunia, Ada Indikasi Terinfeksi Corona

Selain itu, Menkeu juga menjelaskan bagaimana BKF bisa memperkirakan ekonomi ke depan agar APBN tetap berfungsi menjadi katalis bagi kebijakan strategis dalam upaya menjaga perekonomian tetap stabil dan bertahan di tengah kondisi saat ini. ”Di tengah masifnya persoalan kesehatan, kita harus tetapmemperhatikan pembangunan sumber daya manusia, penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan transformasi ekonomi," jelas Menkeu.

Menkeu menambahkan peran BKF untuk mengoptimalisasikan tax ratio di tengah kebijakan fiskal yang akomodatif bagi dunia usaha sangat diperlukan. Hal ini menuntut BKF agar inovatif dan kreatif dalam menyelesaikannya.

”Gap dari sisi administrasi perpajakan contohnya merupakan area eksplorasi yang penting di tengah dilakukannya banyak relaksasi kebijakan fiskal. Salah satu elemen administrasi akan dipengaruhi oleh digitalisasi dan terkoneksinya perekonomian seluruh dunia yang menimbulkan tantangan sendiri bagi penerimaan negara," ucap Menkeu.

(rzy)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini