Ruangguru di Tengah Kartu Pra-Kerja Tuai Polemik
JAKARTA - Pemerintah baru saja mengoperasikan Kartu Pra-Kerja beberapa hari lalu. Program tersebut ditunjukkan guna membantu masyarakat Indonesia dapat meningkatkan kemampuan untuk bekerja.
Kartu Prakerja adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya. Karena dipercaya bahwa masyarakat Indonesia sesungguhnya ingin selalu meningkatkan kemampuannya.
Baca juga: Dana Pra-Kerja Rp3,55 Juta Hanya Bisa Dicairkan Satu Kali, Gunakanlah Sebaik-baiknya
Didesain sebagai sebuah produk, program ini dikemas sedemikian rupa agar memberikan nilai bagi pengguna sekaligus memberikan nilai bagi sektor swasta. Jalan digital melalui marketplace dipilih untuk memudahkan pengguna mencari, membandingkan, memilih, dan memberi evaluasi.
Dalam program tersebut, bagi yang telah terdaftar akan diikutsertakan dalam pelatihan dari berbagai platform digital. Adapun mitra platform digital tersebut terdiri dari Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).
Baca juga: Masyarakat Diimbau Daftar Program Kartu Pra-Kerja Lewat Situs Resmi
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, dalam kasus ini perusahaan manapun sebenarnya bisa ikut dalam Program Pra Kerja. Asalkan, perusahaan yang ditunjuk memiliki kapasitas yang mumpuni.
"Kalau saya prinsipnya siapapun yang akan mengerjakan kalau dia mampu tidak masalah. Jadi siapapun organisasinya kalau tidak mampu harus ada yang mengevaluasi dari pemerintah," ujarnya saat dihubungi Okezone," Rabu (15/4/2020).
Hanya saja, penetapan Ruangguru sebagai mitra pemerintah, dinilai sebagai sesuatu yang tidak etis. "Ketika yang punya organisasi ada di pemerintahan sebaiknya tidak ikut. Karena tidak etis," kata Agus.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi INDEF Bhima Yudhistira mengatakan, sangat disayangkan jika program ini dijadikan ajang bagi-bagi proyek. Apalagi di tengah kondisi pandemi yang sulit seperti ini seharusnya pemerintah bisa hadir membantu masyarakat.
“Penunjukan proyek sangat berbau nepotisme sebab ada konflik kepentingan yang tegas terlihat yakni stafsus milenial juga menjabat sebagai founder dari penyelenggara pelatihan online. Ini bisa merujuk juga pada oligarki jenis baru, atas nama startup dan kondisi darurat kemudian main tunjuk aja,” ujarnya saat dihubungi Okezone.
Baca juga: Dana Pra-Kerja Rp3,55 Juta Tak Cair Sekaligus, Ini Tahapannya
Menurutnya, yang terjadi saat ini jauh lebih buruk dari Era Orde Baru. Sebab, nepotisme dilakukan secara terang-terangan dan yang lebih ironis dilakukan oleh anak muda
“Dulu Era Orba, bagi-bagi proyek, terjadi tapi diam-diam. Ini era reformasi kok terang-terangan, dan dilakukan anak muda?” kata Bhima.
Lagi pula lanjut Bhima, agak sedikit aneh jika mengajak ruangguru untuk memberikan pelatihan. Sebab, Ruangguru merupakan perusahaan startup yang khusus untuk memberikan bimbingan belajar pada pelajar.
“Terlepas dari itu, persiapan juga bermasalah,” kata Bhima.
Seperti diketahui, program Kartu Pra-Kerja tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, namun juga buruh, karyawan dan pegawai. Pendeknya, semua warga bangsa yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah atau kuliah, boleh mendaftar.
Sebelumnya, Kemenko Perekonomian telah merencanakan untuk membangun suatu learning ecosystem, yang dilengkapi platform digital, financial technology, juga portal lowongan pekerjaan. Nilai yang dianggarkan adalah Rp10 triliun dengan kapasitas 3 sampai 7 juta peserta
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari maupun Direktur Komunikasi Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky, belum merespons tanggapan mengenai fenomena Ruangguru ini.
(Fakhri Rezy)
