Ruangguru Dapat Proyek Program Kartu Pra-Kerja, Direktur Komunikasi: Tak Ada Penunjukan Langsung
JAKARTA - Pemerintah buka suara terkait program kartu pra kerja yang dinilai syarat kepentingan dan tidak transparan. Mengingat salah satu platform Badan Latihan Kerja (BLK) yang ditunjuk pemerintah, ada yang dimiliki Staff Khusus Milenial Presiden Adamas Belva Delvara. Platform tersebut adalah ruangguru.
Baca Juga: Dana Pra-Kerja Rp3,55 Juta Hanya Bisa Dicairkan Satu Kali, Gunakanlah Sebaik-baiknya
Direktur Komunikasi Program Kartu Pra Kerja Panji Winanteya Ruky mengatakan, pemilihan BLK program kartu pra kerja ini dilakukan bukan dengan skema penunjukan langsung. Perusahaan yang berminat untuk ambil bagian inilah yang mengajukan diri kepada pemerintah.
“Tidak pernah ada penujukan langsung. Semuanya berbasis kolaborasi kerjasama,” ujarnya kepada Okezone, Kamis (16/4/2020).
Baca Juga: Gelombang Pertama, Menko Airlangga: 2,78 Juta Peserta Sudah Bergabung Kartu Pra-Kerja
Ketika itu, ada delapan perusahaan dari pemerintah lewat Kementerian Ketenagakerjaan hingga skillacademy by ruangguru. Saat pertama kali mengajukan diri, pemerintah langsung memberikan lampu hijau kepada delapan perusahaan itu untuk menjadi BLK.
“Saya pikir waktu itu yang mengajukan delapan perusahaan itu,” kata Panji.
Panji menjelaskan, keputusan pemilihan delapan BLK itu juga tidak sembarangan. Sebab, pemerintah juga memiliki persyaratan kepada perusahaan yang ingin menjadi mitra dari program ini.
Adapun persyaratan yang dimaksud tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Permenko) nomor 3 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu pra kerja.
Dalam aturan tersebut, BLK harus memiliki kriterian seperti memiliki kerjasama dengan platform digital. Kemudian memiliki sistem tata kelola yang mendukung program kartu pra kerja.
Selain itu, memiliki kurikulum silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang terstruktur untuk masing-masing program pelatihan. Lalu harus mampu menyediakan tenaga pendidik dengan kualifikasi, kompetensi yang relevansi dan harus memiliki sistem evaluasi pembelajaran.
“Jadi kami dengan keterbatasan yang punya platform digital yang memenuhi permenko,” kata Panji
Adapun proses pengajuannya, lembaga pelatihan dapat ditetapkan sebagai mitra dengan cara mendaftar ke platform digital untuk dikurasi. Lalu Platform digital menyampaikan hasil kurasi sebagaimana dimaksud paling lama 14 hari kepada manajemen pelaksana untuk dikurasi lebih lanjut.
Lalu manajemen pelaksana menetapkan lembaga pelatihan sebagai lembaga pelatihan program kartu pra kerja paling lama 7 hari setelah menyampaikan hasil kurasi oleh platform digital.
“Ini berlaku ke semuanya jadi saya fikir tidak ada bedannya satu dengan yang lain,” ucapnya.
Sebelumnya, Program Kartu Pra-Kerja gelombang pertama telah berakhir. Di mana, berakhir pada hari ini pukul 16.00 WIB.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjabarkan, 5.965.048 user. Kemudian telah dilakukan verivikasi email 4.428.669 user dan berdasarkan NIK sebanyak 3.294.190 user.
"Kemudian diproses lagi dengan data yang ada dari kementerian dan yang lain maka yang telah memasuki join batch 2.780.026 user," ujarnya dalam telekonferensi.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
