Pil Pahit Pemotongan Gaji Awak Garuda Indonesia
JAKARTA - Sebagian awak kabin PT Garuda Indoensia Tbk (GIAA) kecewa dengan adanya keputusan perusahaan yang melakukan pemotongan gaji. Keputusan pahit itu dinilai tidak mengajak dialog terlebih dahulu.
Ketua Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) Zainal Mutaqin memahami bahwa keputusan sebagai suatu kebijakan perusahaan untuk melakukan recovery terhadap keuangan perusahaan. Namun, keputusan itu disikapi beragam oleh para karyawan.
Baca Juga : Covid-19, Erick Thohir Kepikiran Utang Garuda Indonesia
"Reaksi dari teman ada sebagian yang protes, karena tidak diikutsertakan dalam pembahasan. Kami juga sudah dikasih tahu keputusan pemotongan gaji dengan range 10% hingga 50%, sebelum adanya keputusan itu," ujarnya kepada Okezone.
Adapun pil pahit itu tertuang dalam resep berjudul Surat Edaran Garuda Indonesia Nomor: JKTDZ/SE/70010/2020 tentang Ketentuan Pembayaran Take Home Pay Terkait Pandemi Covid-19. Dalam surat tersebut besaran pemotongan gaji diberlakukan berbeda-beda. Untuk level direksi dan komisaris besaran pemotongan 50% dari take home pay.
Sedangkan untuk jabatan vice president, captain, first office, flight service manager, besaran pemotongan 30%. Sementara senior manager, besaran pemotongan 25%.
Kemudian untuk flight attendant, expert dan manager sebesar 20%. Sementara duty manager dan supervisor, besaran pemotongan 15%. Lalu untuk staf serta siswa besaran pemotongan 10%.
Baca Juga : 6 Anak Usaha Garuda Indonesia Dimerger, Dirut: Karyawan Bakal Dilalihkan
Pemotongan gaji tersebut akan dilakukan terhitung mulai April ini sampai dengan Juni nanti.
Awak Kabin Berharap Dilibatkan Diskusi
Menyikapi pil pahit tersebut, para awak kabin Garuda Indonesia berharap pemotongan gaji dilakukan profesional. Paling tidak, pembahasannya melibatkan serikat pekerja, karena pada saat pertemuan dengan para awak kabin sifatnya hanya arahan bukan pembahasan dan keputusan pemotongan gaji.
"Idealnya, serikat pekerja harus diikutsertakan. Tapi dengan kondisi seperti ini kita tidak bisa jauh ke sana. Saya melihat tidak ada diskusi bersama. kalau membaca surat edarannya, itu posisi pilot dan VP sama dengan service manager," terangnya.
Mengenai pemotongan pendapatan, menurutnya, alangkah baiknya jika pemotongan itu dilakukan secara bertahap dari pendapatan tertinggi. Namun praktiknya tidak. Hal inilah yang menjadi pertanyaan para awak kabin.
Dia mengakui, pernah diajak berdiskusi dua kali dengan pihak management. Namun isi pertemuan melakukan sosialisasi keputusan bukan pembahasan. Kendati demikian, jika pemotongan gaji dilakukan untuk melakukan recovery terhadap keuangan perusahaan para awak kabin menyetujui.
"Karena memang tidak bisa dipungkiri dan mau tak mau harus diambil perusahaan," ujar Zainal.
Bos Garuda Pastikan Hanya Sementara
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengakui, saat ini pihaknya tengah menghadapi tantangan kinerja operasional yang terdampak secara menyeluruh pada lini bisnis sektor penerbangan.
Sehingga pemotongan gaji pegawai tersebut diberlakukan untuk memastikan business sustainability perusahaan tetap terjaga.
"Pemotongan gaji ini merupakan opsi terbaik yang bisa diambil oleh perusahaan," ujarnya.
Kendati demikian, Irfan mengatakan kebijakan ini diambil dengan penuh pertimbangan yang sangat mendalam atas kondisi Garuda Indonesia saat ini.
Irfan menyatakan pemotongan gaji ini hanya bersifat sementara atau penundaan. Sebab perseroan akan mengembalikan akumulasi pemotongan pada saat kondisi kembali stabil.
"Adapun untuk kebijakan Tunjangan Hari Raya tetap akan kami berikan sesuai aturan yang berlaku," kata Irfan.
Irfan percaya langkah ini dapat dan akan mampu membantu perseroan melewati masa yang kurang menguntungkan bagi industri penerbangan, sehingga kembali siap dan mampu untuk kembali menjalankan layanan operasional secara optimal ke depannya.
Baca Juga : Garuda Tauberes Ditutup, Garuda Bisa Lebih Efisien
"Pemotongan gaji dilakukan secara proporsional mulai dari level direksi hingga staf mulai dari 10% untuk level staf hingga 50% untuk direksi," ucapnya.
Apalagi lanjut Irfan, sebagai national flag carrier, Garuda Indonesia berkomitmen untuk terus beroperasi menunjang kebutuhan masyarakat baik dari layanan logistik maupun operasional penerbangan.
Untuk itu, Garuda Indonesia harus mempertimbangkan berbagai hal untuk memastikan perusahaan tetap berkinerja dengan maksimal.
Bagaimana sikap Kementerian BUMN menyikapi fenomena ini?
Kementerian BUMN Angkat Bicara
Staff Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pihaknya sudah menerima kabar mengenai pemotongan gaji tersebut. Menurutnya, aksi pemotongan gaji yang dilakukan merupakan keputusan internal dari perusahaan.
"Jadi benar ya, bahwa kami dapat info juga dari teman-teman Garuda kalau ada pemotongan seperti yang ada di surat tersebut. Itu keputusan internal Garuda Indonesia dan manajemen Garuda," ujarnya.
Menurut Arya, Kementerian BUMN menyerahkan kebijakan tersebut sepenuhnya kepada perusahaan. Sebab, dirinya percaya, apa yang dilakukan perusahaan sudah melewati perhitungan yang matang.
"Itu pasti ada hitung-hitungannya sendiri kenapa pemotongan dilakukan dan Kementerian BUMN menyerahkan semuanya kepada kebijakan internal management Garuda Indonesia," jelasnya.
(Rani Hardjanti)
