Pemerintah Siapkan Insentif untuk Industri Transportasi Umum

Giri Hartomo, Jurnalis · Minggu 26 April 2020 21:06 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 26 320 2205209 pemerintah-siapkan-insentif-untuk-industri-transportasi-umum-6qzykOPCe4.jpg Uang Rupiah (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan insentif untuk transportasi umum yang terdampak virus corona. Salah satunya adalah insentif berupa keringan pembayaran cicilan kredit.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Pastowo mengatakan, ada dua skema insentif yang akan disiapkan oleh pemerintah untuk industri transportasi umum. Khusus untuk relaksasi keringan pembayaran cicilan kredit ini sedang digodok bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca Juga: Penerbangan Internasional Tidak Terdampak Pelarangan Mudik

"Sekarang dikerjakan adalah bantalan untuk pembiayaan dan menjadi konsen bapak Ibu sedang disiapkan ada dua skema pertama adalah skema relaksasi kredit ini yang sedang dikerjakan OJK," ujarnya dalam acara diskusi virtual, Minggu (26/4/2020).

Sebenarnya lanjut Yustinus, pemerintah sudah menyediakan keriganan kredit melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 11 tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus. Namun implementasi di lapangan memang tidak sesuai dengan harapan dan memiliki banyak catatan.

Rupiah Menguat Tipis Pagi Ini ke Rp16.445 per USD

Oleh karena itu, pemerintah membuka kemungkinan untuk menambah ruang insentif kembali untuk pelaku usaha transportasi. Sebab, beberapa pengusaha transportasi merupakan debitur yang sifatnya menengah sehingga tidak tercover oleh keringan kredit bagi para pelaku usaha kecil.

"Tentu ini akan menjadi catatan tapi pemerintah sedang menyiapkan skema di luar itu, yaitu bagaimana terutama bagi para debitur yang sifatnya menengah dan juga besar masukkan di perbankan dan sudah industri keuangan non bank pembiayaan akan di cover di sini berupa penundaan angsuran pokok dan juga bantuan," jelasnya.

Kendati demikian, untuk besaran pembiayaanya sendiri tergantung skema dengan perbankan masing-masing atau lembaga pembiayaannya. Adapun skemanya bukan pemerintah menanggung semuanya karena skemanya bersifat cost sharing.

"Jadi pemerintah mendukung LPS supaya menjamin lebih besar lagi dan mendukung seperti Askrindo dan Jamkrindo berikan yang besar lagi sehingga bank berani melakukan restrukturisasi ini yang sekarang sedang dikerjakan," jelas Yustinus.

Kemudian langkah yang kedua pemerintah juga memikirkan secara paralel. Maksudnya, pemerintah akan menyiapkan dukungan untuk pembiayaan bank dan non bank dalam pemberian kredit terhadap industri transportasi umum.

"Mereka akan mem-backup itu bagaimana skemanya nanti akan dibuat bersama OJK dan Bank Indonesia tapi kita pastikan baik yang segmen kecil menengah maupun besar itu bisa mendapatkan bantuan sehingga bank pembiayaan itu berani untuk memberikan pinjaman dalam skema yang lunak tidak memberatkan yang penting ini bisa survive sekarang. Itu yang menjadi skema dalam waktu dekat ini mudah-mudahan segera segera diselesaikan kan," kata Yustinus.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini