Buruh Status PDP Covid-19, Aktivitas Pabrik Harus Dihentikan

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 29 April 2020 19:34 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 29 320 2206783 buruh-status-pdp-covid-19-aktivitas-pabrik-harus-dihentikan-HPWf9HNQDw.jfif Virus Corona (Foto: Ilustrasi Okezone.com)

JAKARTA - Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Doddy Rahadi mengatakan, protokol Covid-19 di tempat kerja yang tetap beroperasi sudah sejalan dengan aturan PSBB. Namun perlu memperhatikan langkah menghentikan penularan apabila ada pekerja yang mengalami Covid-19.

Salah satu contoh aturan di daerah, selain memberikan vitamin, nutrisi tambahan, disinfeksi berkala, serta deteksi suhu standar para karyawan, perusahaan juga diminta untuk memiliki kerja sama operasional dengan fasilitas kesehatan terdekat jika diperlukan tindakan.

Baca Juga: Mampukah Anak Negeri Penuhi Kebutuhan Ventilator di Dalam Negeri?

“Bila ditemukan karyawan yang menjadi Pasien Dalam Pemantauan (PDP), aktivitas kerja harus dihentikan selama 14 hari untuk menghindari tempat tersebut menjadi klaster baru. Hal ini yang menjadi langkah-langkah mengatasi Covid-19 dan menjaga perekonomian,” papar Doddy dilansir dari laman Kemenperin, Rabu (29/4/2020).

Untuk memastikan penerapan protokol kesehatan di perusahaan industri dan kawasan industri, Kemenperin telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan operasional pabrik dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19. Selanjutnya, Surat Edaran Menperin Nomor 7 Tahun 2020 tentang pengajuan permohonan perizinan pelaksanaan kegiatan industri dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2019 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Baca Juga: 8 Sektor Manufaktur Penyumbang Investasi Terbesar

Aturan tersebut kemudian ditegaskan melalui Surat Edaran Menperin No. 8 Tahun 2020 tentang kewajiban pelaporan bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan Industri yang memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).

“Kami telah melakukan evaluasi pelaksanaan IOMKI bersama Pemda yang melakukan PSBB. Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri setiap minggu melalui akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Bila tidak dilakukan, sanksinya bisa berupa pencabutan IOMKI,” tegas Doddy.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini