Kontraktor Pertambangan Diminta Siapkan Dana Cadangan Selama Eksplorasi

Taufik Fajar, Jurnalis · Sabtu 02 Mei 2020 14:28 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 02 320 2208116 kontraktor-pertambangan-diminta-siapkan-dana-cadangan-selama-eksplorasi-349y4p9HDB.jpg Pertambangan. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam revisinya, Kementerian ESDM mengusulkan agar perusahaan tambang pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan IUP Khusus Operasi Produksi wajib melaksanakan ekplorasi lanjutan setiap tahun yang dibarengi dengan penyiapan dana ketahanan cadangan.

Direktur Jenderal Mineral Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan, selama ini, pada wilayah-wilayah yang dimiliki perusahaan tambang belum dilakukan kegiatan ekplorasi secara mendetail.

"Kita akan meminta ekplorasi detail sehingga pemerintah akan mendapatkan data sebenarnya dari cadangan kita," jelasnya, dalam keterangannya, Ssabtu (2/5/2020).

Baca Juga: Kementerian ESDM Atur Tata Niaga Penjualan Mineral dan Batu Bara

Bambang menilai, kegiatan ekplorasi yang berisiko tinggi (high risk) memerlukan dana besar. Untuk itu, Pemerintah akan mengatur supaya perusahaan tambang menyisipkan investasi di dalam eksplorasi melalui dana ketahanan cadangan minerba.

"Ini gunanya untuk mencari daerah yang belum diekplorasi atau mengembangkan wilayah baru," tuturnya.

Langkah lain yang ditempuh pemerintah dalam menemukan deposit minerba adalah melalui penugasan penyelidikan oleh Menteri ESDM kepada lembaga riset negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan usaha. Penugasan tersebut bertujuan untuk menyiapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batubara dan WIUP Logam.

"Walapun begitu mereka tidak secara otomatis mempunyai hak untuk mengelola wilayah kerja tersebut, ada aturan-aturan lanjutan," kata Bambang.

Sementara itu, dalam RUU Minerba terdapat 13 isu pokok yang diusulkan oleh Pemerintah dan DPR. Tujuh isu pokok diantaranya diusulkan oleh Pemerintah, yaitu penyelesaian permasalahan antarsektor, penguatan konsep wilayah pertambangan, memperkuat kebijakan peningkatan nilai tambah, mendorong kegiatan ekplorasi untuk deposit minerba, pengaturan khusus tentang Izin Pengusahaan Batuan/Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), reklamasi dan pascatambang, dan jangka waktu perizinan untuk IUP dan IUPK yang terintegrasi.

Sementara enam isu pokok lainnya merupakan hasil usulan bersama antara Pemerintah dengan DPR, diantaranya mengakomodir putusan Mahkamah Konsitusi dan UU No.23/2014, penguatan peran pemerintah dalam binwas kepada pemda, penguatan peran BUMN, kelanjutan operasi KK/PKP2B, izin pertambangan rakyat, dan tersedianya rencana pengelolaan minerba nasional.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini