Anies vs Sri Mulyani soal Dana Bagi Hasil, Apa Itu?

Taufik Fajar, Jurnalis · Selasa 12 Mei 2020 16:03 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 12 320 2212972 anies-vs-sri-mulyani-soal-dana-bagi-hasil-apa-itu-NcELEn8hAh.jpg Rupiah (Reuters)

JAKARTA - Penanganan virus Corona atau Covid-19 membuat adanya perbedaan pendapatan akan besaran anggaran. Di mana hal ini antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Perbedaan pendapatan tersebut dikarenakan dana bagi hasil (DBH) pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hal ini pun langsung diutarakan oleh petinggi masing-masing instansi, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Namun, apa itu Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperdebatkan keduanya?

 Baca juga: Anies Vs Sri Mulyani di Tengah Covid-19, Gara-Gara Dana Bagi Hasil

Mengutip website DJPK Kemenkeu, Jakarta, Selasa (12/5/2020), Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah. Besarannya tersebut berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah. Namun, dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Pembagian DBH dilakukan berdasarkan dua prinsip, yaitu by origin dan based on Actual Revenue. Maksud based on Actual Revenue adalah penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan dan tertera di UU 33 no 2004 Pasal 23.

Baca juga: Sindir Sri Mulyani, BPK Bela Anies terkait Dana Bagi Hasil DKI Jakarta

Sementara itu, jenis-jenis DBH meliputi DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH Pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Cukai Hasil Tembakau. Sedangkan DBH SDA meliputi Kehutanan, Mineral dan Batu Bara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pengusahaan Panas Bumi dan Perikanan.

Dari hal tersebut, DBH PBB dan PPh dibagi kepada daerah penghasil sesuai dengan porsinya. Di mana porsinya ditetapkan dalam UU No. 33/2004.

DBH Cukai Hasil tembakau (CHT) dan DBH sumber daya alam (SDA) dibagi dengan imbangan. Di mana, daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar, dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam UU.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini