Seputar Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Seharusnya Jadi Rp286.000

Taufik Fajar, Jurnalis · Senin 18 Mei 2020 08:15 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 18 320 2215656 seputar-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-seharusnya-jadi-rp286-000-0OzpE2jfnp.jpg Iuran BPJS Kesehatan Naik (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Iuran BPJS Kesehatan akan mulai naik pada 1 Juli 2020 untuk kelas I dan kelas II. Sementara untuk kelas III naiknya secara bertahap dan pemerintah masih memberikan subsidi.

Per 1 Juli iuran BPJS Kesehatan naik menjadi Rp150.000 untuk kelas I, Rp100.000 untuk kelas II dan Rp42.000 untuk kelas III.

Namun nyatanya besaran kenaikan ini disebut belum sesuai. Kemenkeu menyebut iuran BPJS Kesehatan kelas I seharusnya naik menjadi Rp286.000.

Baca Juga: 8 Fakta Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Beban Baru di Tengah Covid-19

Berikut fakta-fakta kenaikan iuran BPJS Kesehatan seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Senin (18/5/2020):

1. Hitung-hitungan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan versi Kemenkeu

Staf Ahli Menkeu Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu Kunta Wibawa Dasa menjelaskan, besaran iuran BPJS Kesehatan menurut aktuaria lebih tinggi dari kenaikan yang ditetapkan pemerintah.

Per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp150.000 untuk kelas I, Rp100.000 untuk kelas II, dan Rp42.000 untuk kelas III.

"Sesuai perhitungan aktuaria, besaran iuran untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas 1 sampai Rp286.000, kelas 2 Rp184.617, kelas 3 Rp137.221," jelas Kunta.

"Tapi kita tidak menetapkan besaran iuran seperti itu, kita sesuaikan kemampuan bayar," sebut dia.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Ungkap Sederet Kemudahan Pembayaran Iuran dan Tunggakan

2. Iuran Naik, BPJS Kesehatan Bisa Surplus

Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha menyebut kenaikan iuran justru membuat keuangan BPJS Kesehatan menjadi surplus sekira Rp 1,76 triliun.

"Kami berharap BPJS Kesehatan 2020 bisa surplus, net-nya Rp1,76 triliun karena ada carry over Rp15,5 triliun," ujar dia.

 Warga Antre Urus Turun Kelas BPJS Kesehatan

3. Presiden Jokowi Tak Melanggar Keputusan MA

BPJS Kesehatan memastikan keputusan menaikkan iuran peserta sesuai Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Di mana, masih dalam jalur keputusan Mahkamah Agung (MA) soal pembatalan kenaikan iuran.

Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, dalam putusan MA Nomor 7/P/HUM/2020 memberikan tiga opsi kepada pemerintah untuk menindaklanjutinya. Adapun opsi tersebut adalah yaitu mencabut, mengubah, atau melaksanakannya.

"Jadi, apabila kita lihat, artinya Pak Jokowi masih dalam jalur yaitu dalam konteks mengubah. Dan tidak betul kalau pemerintah tidak memperingati," ujar dia.

 

4. Subsidi Kelas III

Kementerian Keuangan memastikan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dilakukan bertahap. Bahkan iuran BPJS untuk kelas III masih disubsidi oleh pemerintah.

Direktur Jenderal Kemenkeu Askolani mengatakan, pemerintah berkomitmen membantu masyarakat menengah ke bawah. Di mana iuran kelas III tetap Rp25.500 dan sisanya dibayarkan pemerintah.

Gap antara tarif yang ditetapkan Rp25 ribu untuk PBPU dan BP itu akan ditanggung pemerintah di 2020 ini. Yang jumlahnya mencapai Rp16.500 dan ini untuk kebutuhan tanggungan pendanaan gap ini masuk ke anggaran 2020 sebesar Rp3,1 triliun,” kata dia.

5. 61% Kelas III Dapat Subsidi

Menurut Humas BPJS Iqbal M Iqbal Anas Ma'ruf, jumlah peserta mandiri yang mengalami kenaikan iuran 'hanya 14% dari total populasi peserta JKN secara keseluruhan. Kemudian dalam Perpres tersebut malah peserta mandiri kelas III diberikan bantuan atau subsidi. Peserta kelas III harusnya mebayar Rp42.000 tapi karena disubsidi Rp16.500, peserta tetap bayar Rp25.500.

"Persentase total mandiri JKN di kelas 3 itu 61% dari total peserta yang berjumlah 35 juta," ujarnya.

6. Relaksasi Tunggakan

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan, pemerintah sudah mengantisipasi jika ada masyarakat yang menunggak iuran. Sebab kondisi ekonomi saat ini cukup sulit.

"Kondisi pandemic kan kejadian luar biasa dan tentu ada di Perpres 64 klausul mengatur relaksasi untuk tunggakan peserta mandiri yang awalnya dihitung dari total 24 bulan jadi hanya diperhitungkan 6 bulan saja di 2020 ini,” kata dia.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini