8 Fakta Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Beban Baru di Tengah Covid-19

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Sabtu 16 Mei 2020 11:23 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 16 320 2215005 8-fakta-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-beban-baru-di-tengah-covid-19-IM5tg9akAN.jpg BPJS Kesehatan. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Iuran BPJS Kesehatan akan naik mulai 1 Juli 2020 di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken pada 5 Mei 2020.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini tidak berselang lama dari putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dalam Perpres 75 Tahun 2019.

Namun pihak BPJS Kesehatan mengklaim kenaikan iuran BPJS Kesehatan sesuai aspirasi masyarakat.

Berikut fakta-fakta menarik soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Sabtu (16/5/2020).

1. Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai 1 Juli 2020

Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan kelas I dan II, sementara kelas III naik secara bertahap dan mendapat subsidi mulai 1 Juli 2020.

2. Daftar Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp150.000 untuk kelas I, Rp100.000 untuk kelas II, dan Rp42.000 untuk kelas III.

3. Kelas III Masih Dapat Subsidi

Pemerintah menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas III. Tahun 2020, iuran peserta PBPU dan BP kelas III tetap dibayarkan sejumlah Rp25.500. Sisanya sebesar Rp16.500, diberikan bantuan iuran oleh pemerintah.

"Kemudian, pada tahun 2021 dan tahun berikutnya, peserta PBPU dan BP kelas III membayar iuran Rp35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp7.000," kata Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf.

4. BPJS Kesehatan Sebut Iuran Naik Sesuai Aspirasi

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, diterbitkannya kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan putusan Mahkamah Agung.

"Perlu diketahui juga, Perpres yang baru ini juga telah memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya dari para Anggota Komisi IX, untuk memberikan bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri dan Bukan Pekerja kelas III," ujar dia dalam keterangan tertulisnya.

5. Denda BPJS Naik Jadi 5%

Peraturan Presiden (Perpres) 64 tahun 2020 tentang iuran BPJS Kesehatan menuai kontroversi. Beleid ini menjadi dasar hukum kenaikan iuran mulai 1 Juli 2020.

Tidak hanya itu, ternyata masih ada hal lain yang memberatkan para peserta BPJS Kesehatan tersebut.

"Ada hal lain yang memberatkan peserta, salah satunya adalah denda naik menjadi 5% di 2021, yang awalnya 2,5%," sebut Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar.

6. Penjelasan Menko Perekonomian

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk menjaga keberlanjutan BPJS Kesehatan. Di mana ada iuran disubsidi pemerintah tetap diberikan subsidi.

"Sedangkan yang lain tentu menjadi iuran yang diharapkan bisa menjalankan operasi BPJS kesehatan," ujar dia

7. Tunggakan Bisa Membengkak

Iuran BPJS Kesehatan akan naik mulai 1 Juli 2020. Kenaikan iuran ini dinilai bisa memicu tunggakan di BPJS Kesehatan membengkak.

"Rakyat yang tidak mampu bayar Rp150.000 (kelas 1) dan Rp100.000 (kelas 2) di Juli 2020 nanti akan jadi non aktif. Tunggakan iuran akan meningkat lagi. Kalau non aktif tidak bisa dijamin. Terus hak konstitusional rakyat mendapatkan jaminan kesehatannya di mana?" kata Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar.

8. Pemerintah Dinilai Tak Peka

Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar menyebut jika Perpres kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini sangat memberatkan masyarakat.

"Pemerintah tidak memiliki kepekaan sosial terhadap rakyat peserta mandiri," kata dia.

Di tengah pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi saat ini putusan MA hanya berlaku 3 bulan yaitu April, Mei dan Juni 2020.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini