Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Naik Jadi Rp677,2 Triliun

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 03 Juni 2020 13:20 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 06 03 20 2223845 anggaran-pemulihan-ekonomi-nasional-naik-jadi-rp677-2-triliun-VFxfk9c06P.jpg Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Pemerintah bakal kembali merevisi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Lewat revisi ini, pemerintah kembali menambah anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat Covid-19 menjadi Rp677,2 triliun dari sebelumnya hanya sebesar Rp641,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penambahan anggaran ini nantinya akan didistribsuikan untuk biaya penanganan Covid-19. Seperti, insentif untuk tenaga kesehatan, santunan kematian, bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa.

"Biaya penanganan Covid-19 yang tertuang dalam revisi Perpres diidentifikasi Rp677,2 triliun," ujarnya dalam telekonferensi, Rabu (3/6/2020).

Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Pemulihan Ekonomi Harus Transparan dan Hati-Hati

Sri Mulyani menjelaskan, alokasi anggaran tersebut nantinya akan dialkokasikan untuk kesehatan dan penanganan virus corona sebesar Rp87,55 triliun. Anggaran ini juga meliputi belanja penanganan Covid-19, tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran untuk jaminan kesehatan, biaya Gugus Tugas, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan.

Lalu yang kedua adalah perlindungan sosial menyangkut program PKH, sembako, Bansos Jabodetabek, Bansos Non-Jabdetabek, Kartu Pra Kerja, di-diskon listrik diperpanjang jadi 6 bulan dan logistik sembako, BLT dan desa. Dengan insentif ini, pemerintah merogoh kocek sebesar Rp203,9 triliun.

Kemudian yang ketiga adalah dukungan kepada UMKM dalam bentuk subsidi bunga, penempatan dana restrukturisasi dan mendukung modal kerja UMKM yang pinjaman sampai Rp10 miliar. Serta belanja untuk penjaminan kredit modal kerja darurat yang diberikan kepada UMKM di bawah Rp10 miliar yang mana nantinya pinjamannya dukung APBN sebesar Rp123,46 triliun.

Dan yang terakhir adalah insentif untuk dunia usaha agar bisa bertahan di tengah terpaan covid-19. Ada berbagai macam insentif yang diberikan pemerintah untuk dunia usaha.

Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Pemulihan Ekonomi Dilakukan dengan Gotong Royong

Misalnya Rp126,1 triliun dikeluarkan untuk memberikan insentif perpajakan. Kemudian bidang pembiayaan dan korporasi termasuk di dalamnya PMN, penalangan modal kredit kerja darurat non-UMKM padat karya serta belanja termasuk penjaminan untuk BUMN dengan dana talangan sebesar Rp44,57 triliun.

"Kemudian untuk bidang pembaiyaan dan korporasi, termasuk di dalamnya adalah PMN, penalangan kredit modal kerja darurat non UMKM padat karya serta belanja untuk premi risiko bagi kredit modal kerja bagi industri padat karya pinjaman di atas Rp10 miliar hingga Rp1 triliun termasuk penjaminan untuk beberapa BUMN," kata Sri Mulyani.

 

Selain itu lanjut Sri Mulyani, akan ada beberapa perubahan pada jumlah yang di dapat masyarakat dari Rp600.000 menjadi Rp300.000. Hal ini dikarenakan adanya perpanjangan pemberian bansos dari Juli hingga Desember.

Selain itu, BLT dana desa pun akan diperpanjang hingga September mendatang. Adapun alokasi untuk BLT dana desa yakni sebesar Rp31,8 triliun.

"Sedangkan yang tadi bansos tunai non Jabodetabek alokasi Rp32 triliun. Alokasi Jabodetabek Rp6,8 triliun," ucapnya.

1
2
Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini