Dukung RUU Penyiaran, Hipmi Minta Konten Digital Diatur

Taufik Fajar, Jurnalis · Rabu 10 Juni 2020 10:20 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 10 320 2227387 dukung-ruu-penyiaran-hipmi-minta-konten-digital-diatur-hlT5pg2Gai.jpg Hipmi Minta Konten Digital Diatur (Foto: Ist)

JAKARTA - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H. Maming mengatakan, industri penyiaran akan tumbuh. Pasalnya, prospek industri penyiaran membuat pemasang iklan menggelontorkan dana guna mendukung kegiatan bisnis.

"Ekonomi dunia termasuk Indonesia sedang dilanda badai Covid-19, yang mau tidak mau pangsa pasar pada sektor bisnis tetap ingin bertahan. Konten digital banyak yang menawarkan dengan memberikan kemudahan untuk meningkatkan pemasaran produk yang tidak hanya menjadi pemakai, tapi juga investor di industri penyiaran serta platform digital," ujar Maming, dalam acara Forum Dialog Webinar HIPMI dengan topik "RUU Penyiaran dan Prospek Industri Penyiaran Indonesia", di Jakarta, Rabu (10/6/2020).

Baca Juga: 4 Catatan ATVSI untuk RUU Penyiaran

Menurutnya, pentingnya konten secara digital karena ada faktor penghematan secara operasional, serta tentu kualitas sehingga konsumsi media masyarakat mulai beralih ke digital, terutama di era pandemi Covid-19. Konten digital melalui platform mobile atau smartphone juga dirasa penting.

"Sehingga muncul banyak start-up baru di Tanah Air, banyak sekarang bisnis yang berhubungan dengan digital yang juga mungkin akan menjadi masalah bagi pemilik-pemilik televisi besar yang ada sekarang. Karena setiap manusia sekarang bisa membuat konten masing-masing melalui Instagram, Youtube, dan Facebook," ucapnya.

Baca Juga: ATVSI Minta RUU Penyiaran Beri Jaminan bagi Televisi Konvensional

Mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan itu menghimbau kepada pengusaha muda untuk terjun dalam industri penyiaran dan digital. Dalam undang-undang (UU) tentang penyiaran ini, digitalisasi akan memberikan edukasi yang sama bagi industri televisi yang ada dengan industri digital. Termasuk dari sisi pengawasan konten.Televisi

"Sehingga, dalam UU ini sangat perlu untuk mengedukasi bagaimana konten-konten yang dibuat secara pribadi ataupun kelompok apakah itu bisa diatur. Harus lebih edukasi. Jangan sampai menyalahgunakan kontennya sehingga anak-anak yang masih di bawah umur yang seharusnya tidak boleh menggunakan gadget bisa bermasalah," ungkapnya.

Di waktu yang sama, Ketua Bidang Investasi, Infokom & Kerjasama Internasional BPP HIPMI Dede Indra Permana Sudiro mengatakan, masa peralihan media dari analog ke digital melalui revisi UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran tengah digodok saat ini oleh pemerintah bersama Komisi I DPR dengan melakukan pengalihkan penyiaran dari analog ke digital.

"Salah satu sektor yang penting dalam menghadapi pandemi Covid-19 adalah industri penyiaran. Sektor di industri penyiaran ini tetap bertahan dalam pandemi Covid-19. Contoh rating TVRI yang mengalami peningkatan," ujar Dede.

Baca Juga: ATVSI Harap Ada Kesetaraan Media Konvensional dan Digital

Oleh karena itu, lanjut Dede, untuk melakukan pengalihkan penyiaran dari analog ke digital perlu peraturan dan roadmap yang jelas, sehingga memberikan kepastian bagi industri. Selain kesiapan industri penyiaran, industri pendukung juga menjadi perhatian.

"Penetrasi penonton media televisi digital meningkat seperti Netflix dan konten digital melalui internet lainnya juga mengalami kenaikan tertinggi. HIPMI dorong agar UU penyiaran ke depan bisa seimbang dan mengontrol konten digital dan media baru," ucapnya.

Pembahasan RUU Penyiaran ini sebenarnya sudah dilakukan sejak periode 2014-2019. Namun karena perdebatan tentang sistem single mux dan multi mux membuat RUU ini tak kunjung rampung. Oleh sebab itu, harapan para narasumber agar pemerintah bersama DPR RI mengedepankan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan.

"Penataan frekuensi dari switch ke digital harus diutamakan karena spektrum frekuensi adalah sumber daya alam yang terbatas yang mempunyai nilai strategis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan dikuasai oleh negara," tutup Dede.

Turut hadir dalam acara ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto, Anggota Komisi I DPR RI Sugiono, Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis, dan Ketua Umum Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Syafril Nasution.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini