Disoroti Trump, Sri Mulyani Kekeuh Tarik Pajak Netflix hingga Spotify

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 16 Juni 2020 19:22 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 16 320 2231161 disoroti-trump-sri-mulyani-kekeuh-tarik-pajak-netflix-hingga-spotify-p2ftJFADc1.jpg Sri Mulyani (Okezone)

JAKARTA - Kementerian Keuangan memastikan akan tetap menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk digital di luar negeri. Salah satu contohnya adalah Netflix hingga Spotify serta beberapa layanan digital lainnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pajak kepada layanan digital ini perlu dilakukan karena perusahaan tersebut mengeruk pendapatan dari Indonesia. Meskipun perusahaan tersebut tidak berkantor di Indonesia melainkan di Amerika Serikat.

 Baca juga: Pajak Netflix hingga Zoom Dinilai Tak Adil oleh Trump, Begini Reaksi Kemenkeu

Namun, kebijakan tersebut menjadi perhatian Amerika Serikat. Pasalnya, melalui kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) sempat mengirimkan surat kepada Kemenkeu terkait penerapan pajak digital di Indonesia.

"Subjek pajak luar negeri adalah perusahaan atau subjek yang selama ini nggak bisa kita mintai untuk ikut memungut dan mengumpulkan PPN karena dia domisilinya di luar negeri, tapi servicenya ada di sini," ujarnya dalam telekonferensi, Selasa (16/6/2020).

Sri Mulyani memberikan contoh, yakni sebuah produk digital yang layanannya dapat diakses di Indonesia, tapi perusahaan fisiknya tidak ada di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia. Hal ini juga bahkan dilakukan kepada beberapa negara.

 Baca juga: Netflix hingga Spotify Dikenakan Pajak 10%, Ini Sanksi Bila Tak Bayar

"Ini yang disebut subjek pajak luar negeri, nah padahal services dia dinikmati oleh orang Indonesia yang menghasilkan nilai tambah, yang seharusnya merupakan subjek dari PPN," jelasnya.

Seperti diketahui, pemerintah telah menerbitkan aturan mengenai penarikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi produk ataupun jasa digital dari luar negeri mulai 1 Juli mendatang. Adapun contoh produk atau jasa digital impor tersebut seperti Netflix, Zoom, hingga Spotify.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2020, yang merupakan aturan turunan dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Dalam Pasal 4 PMK 48/2020 ditegaskan, pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektrik (PMSE) yang ditunjuk sebagai pemungut PPN adalah yang telah memenuhi kriteria nilai transaksi dengan pembeli barang dan/atau penerima jasa di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan.

Selain itu, kriteria lain yang juga bisa dipakai sebagai penentu pelaku usaha elektronik sebagai pemungut PPN adalah jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan. Adapun nilai transaksi dan jumlah traffic nantinya akan ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

(rzy.-)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini