Cara Sri Mulyani Kelola Utang Indonesia agar Tidak Membengkak Tahun Depan

Giri Hartomo, Jurnalis · Jum'at 19 Juni 2020 08:44 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 19 20 2232682 cara-sri-mulyani-kelola-utang-indonesia-agar-tidak-membengkak-tahun-depan-FGvUrW6lUc.jpg Sri Mulyani (Foto: Setkab)

JAKARTA - Pemerintah terus memastikan agar rasio utang Indonesia tetap berada di posisi aman. Adapun rasio utang pemerintah yang aman sudah diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, menjaga rasio utang memang menjadi salah satu konsen pemerintah. Mengingat, rasio utang ini mendapatkan banyak perhatian dari beberapa kelompok menyusul tingginya pembiayaan lewat utang akibat pandemi virus corona pada tahun ini.

Baca Juga: Hingga Mei 2020, Pemerintah Sudah Tambah Utang Rp360,7 Triliun 

Menurut Sri Mulyani, ada beberapa strategi untuk menjaga rasio utang pemerintah tidak melonjak tinggi. Pertama adalah pemerintah akan tetap memegang teguh prinsip dalam berutang.

Adapun dalam menjalankan kebijakan pembiayaan utang ada beberapa prinsip yang dijalankan pemerintah, antara lain prudent atau kehati-hatian, kemanfaatan untuk kegiatan produktif, efisien dalam cost of fund atau efisiensi, dan perlu mempertimbangkan keseimbangan makro.

"Dalam melakukan pembiayaan utang yang komponennya terdiri dari pinjaman dan SBN, pemerintah semaksimal mungkin tetap melakukan pengendalian risiko agar risiko utang dalam batasan aman dan tidak mengganggu sustainibilitas dari APBN," ujarnya dalam Rapat Paripurna, Kamis (18/6/2020).

Selain itu lanjut Sri Mulyani, salah satu upaya pengendalian yang dijalankan pemerintah adalah dengan tetap memperhatikan rasio utang agar tetap manageable dan memenuhi aspek compliance. Adapun dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara yaitu batas maksimal utang adalah sebesar 60% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Baca Juga: Komisi XI DPR Ingatkan Utang Luar Negeri Perlu Perhatian Serius 

Selain itu, upaya pengendalian risiko atas utang juga akan dilakukan pemerintah dengan menerapkan disiplin secara ketat pada penerbitan SBN. Nantinya hal ini akan diupayakan berada dalam tren rewuired yield yang terus menurun sejak 2021 dan pada tahun selanjutnya.

"Pemerintah jga akan melakukan penguatan dalam standar penerapan manajemen risiko utang terutama dalam proses asesmen dan protokol mitigasi ketika deviasi dalam indikator kinerja utang mengalami pelebaran," jelasnya.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan mencatat jumlah utang pemerintah mencapai Rp5.258,57 triliun per Akhir Mei 2020, atau naik Rp 86,09 triliun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai Rp 5.172,48 triliun. Jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2019, maka utang pemerintah naik Rp 686,68 triliun dari Rp 4.571,89 triliun.

Mengutip data APBN KiTa edisi Juni 2020, utang pemerintah yang mencapai Rp 5.258,57 triliun ini terdiri dari surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 4.442,90 triliun dan pinjaman sebesar Rp 815,66 triliun. Jika dilihat lebih rinci lagi, total pemerintah dalam bentuk SBN yang mencapai Rp 4.442,90 triliun terdiri dari domestik Rp 3.248,23 triliun dan dalam bentuk valuta asing (valas) sebesar Rp 1.194,67 triliun.

Sementara untuk pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri Rp 805,72 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp 9,94 triliun. Khusus pinjaman luar negeri terdiri dari bilateral Rp 316,68 triliun, multilateral Rp 446,69 triliun, commercial bank Rp 42,35 triliun, sedangkan yang berasal dari suppliers nihil.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini