Share

DPR Panggil Dirut PLN Bahas Pencairan Utang Pemerintah Rp48,4 Triliun

Taufik Fajar, Jurnalis · Kamis 25 Juni 2020 11:22 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 25 320 2236060 dpr-panggil-dirut-pln-bahas-pencairan-utang-pemerintah-rp48-4-triliun-tZgr2fsxty.jpg RDP PLN Bahas Utang (Foto: Okezone/Taufik)

JAKARTA - Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini di Gedung DPR RI Jakarta. Rapat tersebut membahas terkait pencairan utang pemerintah ke BUMN, khususnya ke PLN.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima dimulai pada pukul 10.00 WIB atau mundur dari jadwal semula pukul 09.00 WIB.

"Rapat ini dibuka dan terbuka untuk umum," ujar dia di Ruang Komisi VI DPR RI Jakarta, Kamis (25/6/2020).

Baca Juga: Bos PLN Tunggu Janji Pemerintah Bayar Utang Kompensasi Rp45 Triliun 

Menurutnya rapat ini untuk menjelaskan, soal pemerintah memiliki utang kepada BUMN sebesar Rp108,48 triliun. "Dari angka itu sebanyak Rp48,46 triliun merupakan utang pemerintah ke PLN," ungkap dia.

Sebelumnya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) masih menunggu pencairan dana kompensasi dari pemerintah. Sebab, hingga saat ini kompensasi subsidi listrik di tahun 2018 dan 2019 masih belum masuk ke kas PLN.

Baca Juga: Utang Pemerintah di BUMN Rp108,48 Triliun, Begini Faktanya 

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan, pemerintah menjanjikan dana kompensasi akan dibayarkan pada tahun ini. Adapun total kompensasinya mencapai Rp45 triliun.

"Tapi itu kata-katanya adalah akan dibayar tahun ini. Jadi sampai saat ini kami menunggu pembayaran pemerintah terkait dana kompensasi tersebut," ujarnya.

Asal tahu saja, kompensasi subsidi ini ditagihkan PLN ke Kementerian Keuangan melalui Kementerian BUMN. Dalam data yang dirilis Kementerian BUMN, utang pemerintah yang harus dibayar ke PLN mencapai Rp48,46 triliun.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini