Panas, Bos Inalum Kehabisan Akal Ladeni Anggota DPR soal Pembelian Saham Freeport

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 30 Juni 2020 17:14 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 06 30 320 2238947 panas-bos-inalum-kehabisan-akal-ladeni-anggota-dpr-soal-pembelian-saham-freeport-T3jeZicozb.jpg Bos Inalum soal Saham Freeport (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menggelar rapat dengar pendapat dengan Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tambang. Hadir dalam rapat tersebut hadir Direktur Utama PT Inalum (Persero) Orias Petrus Moedak, Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan lain-lain.

Rapat sendiri sebenarnya membahas tentang kinerja BUMN tambang di masa pandemi Covid-19, kontribusi BUMN tambang di masa pandemi Covid-19 dan proyeksi pendapatan pemerintah sebelum dan sesudah akuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia.

Baca Juga: Hari Ini, Inalum Resmi Kuasai 51% Saham Freeport 

Situasi dan kondisi rapat sendiri sempat panas. Pasalnya, Direktur Utama Mind ID atau PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Orias Petrus Moedak terlibat debat dengan Politisi Demokrat Muhammad Nasir.

Mulanya, Orias menjelaskan mengenai aktivitas perusahaan ketika membeli saham mayoritas dari PT Freeport Indonesia (PTFI). Demi mengambil alih saham mayoritas PTFI, Perseroan menerbitkan utang.

Untuk menutupi utang tersebut, perseroan menerbitkan utang baru senilai USD2,5 miliar untuk refinancing sejumlah utang yang akan jatuh tempo dalam beberapa tahun ke depan, khususnya di level induk atau Inalum. Selain itu, dana tersebut digunakan untuk akuisisi 20% saham PT Vale Indonesia Tbk.

Baca Juga: Inalum Bayar Divestasi 51% Saham Freeport pada November 2018

Menurut Orias, langkah tersebut karena dalam dua tahun setelah ambil alih saham freeport ini karena memang tidak ada penerimaan negara yang didapat. Sebab, penerimaan negara baru akan didapat oleh holding BUMN tambang dari ambil saham PTFI pada 2021.

"Jadi waktu kami beli memang 2 tahun akan kosong penerimaan. Jadi akan balik di 2021. Level produksi di 2021 akan sama ekspektasinnya seperti 2018, jadi harganya tembagannya di 2018, kami ekspektasi dapat dividen 2021 itu USD350 juta dan akan meningkat bertahapa dan ekspektasi akan menerima minimal USD 1 miliar di 2021 dan seterusnya," ujarnya di Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI, Selasa (30/6/2020).

Nasir pun kemudian menanyakan kembali alasan mengapai harus berutang. Sebab dirinya menilai jika pengelolaan saham PTFI tidak benar karena membeli dengan utang dan membayarnya dengan utang

"Coba jelasin ini apa manfaatnya? Kok kita jadinya pusing. Jadi ini kalau terjadi perang, ini covid sama saja dengan perang, masa kita suruh bayar lagi? Apa apaan. Jadi yang logikalah, jangan kita gadaikan semua ini," tanya Nasir.

Lalu, Orias pun menjelaskan jika refinancing yang dilakukan Mind Id bukanlah untuk membayar kembali kepada PTFI. Sebab, refinancing yang dilakukan perseroan adalah untuk membayar utang yang akan jatuh tempo dalam beberapa tahun ke depan.

Menurut Orias, refinancing utang obligasi yang akan jatuh tempo pada 2020 dan 2023 diklakukan dengan cara perseroan membeli langsung obligasi dari pemegang obligasi. Kemudian, Inalum menawari pemegang obligasi dengan obligasi baru yang memiliki tenor lebih panjang.

Dengan menerbitkan utang baru ini, beban bunga yang ditanggung perseroan lebih rendah 0,7% dari beban bunga sebelumnya. Sehingga, beban bunga yang ditanggung perseroan berada di kisaran 5,4 % saja per tahun.

"Ada lebih USD 1,5 miliar untuk refinancing anak usaha yang memiliki bunga tinggi. Kalau yang bond, mungkin karena prosesnya rumit, kita akan lewat pasar. Ini mekanismenya sedang kita pikirkan," jelasnya.

Kemudian Nasir pun meminta penjelasan mengenai cara perusahaan untuk mendapatkan utang. Dan juga Nasir menanyakan menanyakan mekanisme penerbitan utang obligasi yang tidak menggunakan jaminan.

Hal ini pun langsung dijawab oleh Orias. Orias menjelaskan bahwa instrumen obligasi bukanlah utang dengan ikatan aset kolateral sebagai jaminan. Praktik penerbitan utang seperti ini adalah hal wajar dilakukan oleh korporasi di manapun.

"Jadi pak, pinjaman yang USD4 miliar dan USD2,5 miliar enggak ada kolateralnya. Clean. Ini kami terbitkan global bond, ada 300 institusi yang partisipasi. Seluruh dunia. Karena ini di pasar modal, pembelinya bergerak setiap hari. Tapi yang pasti enggak ada kolateral," kata Orias.

Lalu Orias Nasir pun kembali mempertanyakan bagaimana bisa seorang peminjam memberikan utang tanpa adanya jaminan. Apalagi jika nantinya utang tersebut sudah jatuh tempo, maka tidak ada jaminan yang dijaminkan oleh perseroan.

"Sumber dana yang tidak bisa dapat jaminan dari mana saja/ Gimana carannya? Kita enggak paham pak dari mana orang yang enggak bisa pakai jaminan? Atas dasar apa mereka kasih pinjaman," tanya Nasir.

Orias pun kembali menjelaskan jika pinjaman yang dilakukan adalah lewat proses obligasi yang tidak ada jaminan. Perusahaan yang memberikan pinjaman tersebut melihat jika potensi dan kemampuan perseroan sangat mampu untuk membayar utang.

"Ini dari pasar modal pak. Itu memang selalu saya kerjakan pak kita pinjam enggak pakai jaminan pak. Jadi ini penerbitan biasa di pasar modal dan itu terjadi di Jakarta juga. Karena mereka melihat kemampuan kita ke depan. Mereka tidak ragu," jawab Orias.

Kemudian Nasir pun kembali bertanya bagaimana kemampuan perseroan untuk membayar utang. Apalgi jika nantinya produksi yang dilakukan perseroan ini tidak memenuhi ekspektasi dari target yang sudah ditetapkan perseroan.

"Kalau sumber dananya tidak memenuhi gimana cara bayarnya? Kalau tahun daepan enggak bisa bayar gimana? Utang lagi pak?

Orias pun menegaskan perseroan optimistis dapat membayar utang tersebut. Hal itu juga ditegaskan dengan peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat internasional terhadap perseroan dan surat utang itu.

Orias juga menegaskan bahwa perseroan masih memiliki posisi kas yang cukup kuat yakni Rp42 triliun. Apalagi jika melihat produktivitas kedepan yang didapat dari perseroan dan anak usahanya, dirasa tdiak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan terkait penerbitan utang ini.

"Ini makanya kita lakukan excersice tahun sebab kalo enggak melakukan apa-apa untuk membayar, maka tekanan USD1 miliar itu tahun depan menjadi terlalu besar. Makanya kita llakukan pembayarannya setengahnya dan jatuh temponya digeser 10 tahun dari sekarang," jelasnya.

Kemudian Nasir pun bertanya kembali, bagaimana jika akhirnya perseroan tidak mampu membayar utang obligasi. Apakah perseroan akan kembali menerbitkan utang untuk menutupinya.

"Saya sekarang bukan bagaiaman selesaikan dengan cara utang? bukan tambah buat masalah. Bapak kalau cuma ambil keuntungan dari 3 perusahaan ini, bangkrut ini. Digadaikan itu," tanya Nasir.

Orias pun kembali menegaskan jika penerbitan utang atau obligasi ini sama sekali tidak menjaminkan aset holding BUMN tambang. Dirinya juga membantah jika PTFI kembali digadaikan untuk mendapatkan utang baru.

"Kalau posisi hari ini, bahwa memang posisi hari, kita akan bisa lewati kewajiban itu dan kita, kita sudah lakukan hasil stress test, kita bs bayar. Dan orang lain pun bisa. Freeport itu buka digadaikan pak," kata Orias.

Ketegangan pun terus terjadi sebab Nasir masih terus mencecar pertanyaan yang sama kepada Orias. Orias pun seperti kehabisan akal untuk menjelaskan kepada Nasir bahwa utang obligasi bukanlah menggadaikan aset negara.

Bahkan kamera sempat menyorot ekspresi muka dari Orias yang menanggapi Nasir sambil menanggapi pertanyaan terus menerus yang dilayangkan oleh Nasir. Hingga saat ini, RDP antara Komisi VII dan Holding BUMN tambang masih terus berlanjut.

1
3
Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini