5 Fakta Terungkap Sidang Kasus Gagal Bayar KSP Indosurya Rp14 Triliun
JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menggelar sidang verifikasi bilyet nasabah KSP Indosurya di Jalan Bungur Jakarta Pusat pada Kamis 2 Juli 2020.
Hal ini seiring kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Indosurya Simpan Pinjam (ISP) kepada nasabahnya sekira Rp14 triliun.
Namun, sayangnya pengadilan tersebut ditunda. Padahal nasabah ingin dananya dikembalikan.
Berikut fakta-faktanya seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Sabtu (4/7/2020).
1. Sidang Hadirkan Saksi Ahli
Koordintaor Nasabah Indosurya Melia menyebut agenda kali ini yakni kesepakatan damai dari antara pihak nasabah dengan Indosurya.
"Hari ini rapat kesepakatan damai dari pihak kreditur kami mengajukan saksi ahli," ujar dia, Kamis 2 Juli 2020.
2. Nasabah Minta Dana Rp14 Triliun Dikembalikan
Nasabah Indosurya juga akan melakukan aksi damai dan bersama para pengacara-pengacara menyuarakan keluh kesahnya agar voting dalam sidang berpihak ke nasabah agar uang mereka Rp14 triliun dikembalikan KSP Indosurya.
Sebelumnya Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta diduga mulai gagal bayar bunga dan pokok simpanan anggota. Tercatat ada 6.000 lebih nasabah Indosurya mengalami gagal bayar sebesar Rp14 triliun.
3. Penundaan Persidangan
Sidang perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akhirnya ditunda. Penundaan lantaran pihak Indosurya akan membagikan proposal tawaran perdamaian kedua dengan lebih rinci, kepada kreditur.
"Berdasarkan masukan dari debitur dan kreditur, bahwa proposal perdamaian belum rinci. Sehingga akan ada pembahasan proposal perdamaian kedua yang lebih rinci dan diusahakan sudah Rapat Anggota Tahunan (RAT). Artinya sidang saat ini ditunda dan akan dilanjutkan pada sidang selanjutnya pada Senin 6 Juli," ujar Hakim Pengawas PKPU Makmur.
Pada sidang sempat ada perdebatan pendapat hingga protes dan interupsi beruntun dari para kreditur. Pasalnya pihak Indosurya tidak bisa memberikan proposal yang lebih lengkap.
"Proposal yang kami terima ini kurang lengkap. Harus bisa dilengkapi agar kami bisa melihat keadaan yang sebenarnya kondisi keuangan Indosurya," teriak seorang kreditur.
Terlihat juga Hakim pengawas sempat bolak-balik berusaha menenangkan para kreditur. Akhirnya diputuskan bahwa sidang ditunda hingga Minggu depan.
4. Nasabah KSP Indosurya Tolak Proposal Perdamaian
Kuasa hukum nasabah KSP Indosurya Sukisari mengatakan pihaknya menolak proposal rencana perdamaian yang diberikan oleh pihak KSP Indosurya. Pasalnya keberatan karena proposal tersebut ditawarkan tanpa adanya Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam internal KSP.
Menurutnya dalam memutuskan keputusan dilandasi oleh hasil RAT. Ataupun dalam keadaan luar biasa seperti ini dilaksanakan dulu rapat anggota luar biasa.
"Jadi itu harus ada rapat anggota tahunan, apabila situasi luar biasa begini harusnya ada rapat luar biasanya. Maka itu apabila ajukan usulan perdamaian sama sekali belum ada rapatnya, kan tak ada legalitasnya nih," ujar dia
6. Tuntutan Nasabah KSP Indosurya
Koordinator Nasabah KSP Indosurya, Melia mengatakan salah satu tuntutan demo kali ini yakni keikutsertaan nasabah dalam gelaran rapat luar biasa. Hal ini untuk menentukan opsi perdamaian yang ditawarkan KSP Indosurya.
Dalam perkoperasian itu harusnya kita sebagai anggota harus bisa mengikuti rapat-rapat luar biasa dan mengikuti proses jalannya koperasi," ujar dia.
Dia menjelaskan, puluhan nasabah KSP Indosurya juga mengeluhkan keputusan sepihak yang dilakukan internal Indosurya dalam menentukan skema perdamaian dan pembayaran utang.
"Maka itu sampai sekarang belum pernah kita diajak untuk rapat anggota," jelas dia.
Kemudian, lanjut dia, hal tersebut mengakibatkan tidak ditemukannya titik tengah antara debitur dan kreditur KSP Indosurya.
"Jadi kita berharap skema yang lebih baik, lebih cepat. Dan lebih penting ada jaminan dari perusahaan," ungkap dia
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
