Bos KAI Curhat Bisnis Kargo Lesu Akibat Corona

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 09 Juli 2020 18:41 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 09 320 2243869 bos-kai-curhat-bisnis-kargo-lesu-akibat-corona-RzAlNtLE1C.jpg Grafik Ekonomi (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengklaim jika perseroan mulai memfokuskan pada pengembangan bisnis logistik. Apalagi, saat ini pendapatan yang berasal dari angkutan penumpang menurun akibat pandemi virus corona.

Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo mengatakan, pada masa pandemi ini perseroan fokus pada bisnis kargo untuk mengangkut produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Beberapa produk yang biasanya diangkut adalah bahan pokok dan juga produk UMKM seperti peralatan perumahan.

Menurut Didiek langkah ini dilakukan mengingat permintaan terhadap batu bara dan turunannya menurun. Menurutnya, hal ini cukup berpengaruh karena mayoritas produk angkutan logistik KAI merupakan batu bara, semen dan turunannya.

Baca Juga: Logistik Udara Anjlok 90% akibat Covid-19

"Pada tahun 2019 mengangkut 47 juta ton. Di masa pandemi batu bara turun semen turun dan BBM. Kita masuk sektor baru yakni UMKM kami mengangkut bahan pokok," ujarnya dalam acara IDX Channel, Kamis (9/7/2020).

Menurut Didiek, upaya perseroan mendorong bisnis kargo ini juga harus didukung oleh kebijakan pemerintah. Salah satunya adalah komponen pembentukan tarif yang menjadi penyebab sulitnya bersaing dengan angkutan logistik.

Menurut Didiek, selama ini perusahaan terbebani oleh Track Access Charge (TAC) dan juga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Adapun TAC merupakan harga yang harus dibayar oleh KAI karena penggunaan barang milik negara berupa rel.

Baca Juga: Curhatan Pengusaha: Kapal Pembawa Logistik Kok Ditangkap?

Menurut Didiek, dibandingkan dengan truk logistik beban tarif yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Truk tidak dikenakan pajak untuk menggunakan jalan dan tidak dikenakan PPN.

Selain TAC, KAI juga memiliki tanggung jawab Infrastructure Maintenance and Operation (IMO). KAI berkewajiban untuk merawat jalur yang tak lain adalah milik negara. Di sisi lain, biaya IMO yang dianggarkan sering kali lebih besar dari kontrak yang diterima.

"Jadi mekanisme memang secara pembiayaan belum ideal biaya perawatan triliun satu tahun tiga tahun 3 sekarang perawatan Rp1 triliun," jelasnya.

(kmj)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini