Jiwasraya Akan Dibubarkan, Utangnya Jauh Lebih Besar dari Aset

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Selasa 14 Juli 2020 13:59 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 14 320 2246144 jiwasraya-akan-dibubarkan-utangnya-jauh-lebih-besar-dari-aset-bu96drXqzi.jpg Jiwasraya (Okezone)

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan membubarkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) karena emiten tak lagi membayar utang-utangnya. BUMN pun akan membentuk perusahaan baru di bawah holding asuransi.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, utang Asuransi Jiwasraya jauh lebih besar daripada asetnya. Karena itu, langkah Kementerian BUMN untuk membubarkan adalah langkah terbaik yang harus dilakukan.

 Baca juga: Wamen BUMN: Utang Klaim Asuransi Jiwasraya Jadi Rp18 Triliun

Sedangkan, rencana pembentukan perusahaan baru di bawah naungan holding Asuransi, menurut Arya, hal itu memungkinkan emiten bisa mengembangkan bisnisnya. Hal ini karena didanai secara langsung oleh Asuransi yang secara keuangannya lebih sehat.

"Aset sudah kalah dengan utangnya (Jiwasraya). Maka dibentuk perusahan baru yang masuk dalam holding Asuransi, karena Jiwasraya masuk asuransi, tidak masuk anak perusahaan holding Asuransi," ujar Arya saat dihubungi, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

 Baca juga: BPK Akan Laporkan Benny Tjokro ke Mabes Polri

Arya mengungkapkan, seluruh aset Jiwasraya akan diambil alih oleh perusahan baru, termasuk nasabahnya. Keputusan itu, setelah seluruh utang dan bunganya direstrukturisasi.

"Nantinya membeli asetnya Jiwasraya juga akan mengambil alih nasabahnya yang sudah direstrukturisasi hutang dan bunganya, baru dimasukan ke perusahaan baru tersebut," ujar dia.

 Baca juga: BPK Akan Laporkan Benny Tjokro ke Mabes Polri

Arya menilai pembentukan perusahaan asuransi yang baru menjadi hal yang paling memungkinkan mengingat berada di bawah holding BUMN asuransi. Holding akan memasok dana untuk penambahan anggaran dan perusahaan mengelola nasabah.

Saat ini, lanjut Arya, Kementerian BUMN tengah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, salah satunya adalah Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menangani secara langsung kasus Jiwasraya. Dalam koordinasi, kata dia, terdapat opsi dan masukan yang dapat ditampung oleh BUMN. Setelah itu barulah ditetapkan nama dan bentuk perusahan BUMN yang baru.

"Kita minta persetujuan dari pihak terkait, kita koordinasi Panja Jiwasraya, kalau nanti sudah selesai baru dimulai," ungkapnya.

(rzy)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini