118 Sertifikasi Merek Dagang UMKM Diserahkan, Ini Manfaatnya

Michelle Natalia, Jurnalis · Jum'at 17 Juli 2020 13:32 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 17 320 2247869 118-sertifikasi-merek-dagang-umkm-diserahkan-ini-manfaatnya-kzQxInnpv3.jpg Penyerahan Sertifikasi Hak Merek oleh Menkumham kepada Menkop UKM. (Foto: Okezone.com/Michelle Natalia)

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menyerahkan 118 sertifikat hak merek kepada Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Melalui sertifikasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM), sekaligus melestarikan, menjaga kualitas dan melindungi karya intelektual anak bangsa serta produk asli Indonesia, agar kepemilikannya tidak disalahgunakan oleh pihak lain, khususnya untuk ekspor produk di negara lain,

"Statistik pengajuan permohonan merek semakin meningkat, yaitu 8.829 permohonan pada tahun 2018, meningkat 10.632 di tahun 2019," tutur Yasonna di Jakarta, Jumat (17/7/2020).

Menurut Yasonna, meningkatnya permohonan merek dari UMKM, tidak terlepas dari pemanfaatan sistem teknologi informasi yang selalu dikembangkan Kementerian Hukum dan HAM, dan memastikan tidak ada pungutan liar yang terjadi dalam proses permohonan merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Baca Juga: Syarat NPWP untuk Dapat Subsidi Bunga, UMKM: 'Jebakan Batman'

“Merek menjadi hal yang penting untuk dilindungi, karena dimaksudkan untuk membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Selama ini, para pengusaha UMKM lebih mementingkan berjualan terlebih dahulu dari pada melindungi HKI-nya,” kata Yasonna.

Menurut dia, berdasarkan data 2019, baru sekitar 10.632 merek UMKM yang mendaftarkan HKI, dari 64,1 juta jumlah UMKM yang ada di Indonesia. Angka tersebut katanya, tergolong rendah. Padahal, pendaftaran pelindungan merek sangatlah penting untuk melindungi produk mereka dalam menunjang keberlangsungan usaha.

“Minimnya kesadaran para pelaku UMKM mengenai hak kekayaan intelektual sangat disayangkan, karena pada akhirnya produk-produk usaha UMKM ini seringkali dijual tanpa merek dan produknya diperjual belikan kembali dengan menggunakan merek dagang dan jasa pihak ke tiga.Hal ini tentu sangat merugikan bagi para pengusaha UMKM itu sendiri karena mereka tidak mendapatkan nilai tambah dari produk dan jasa yang mereka perjualbelikan,” ujarnya.

Baca Juga: Registrasi Online, Simak Tata Cara UMKM Dapat Subsidi Bunga

Sedangkan Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran KemenKopUKM, Victoria Simanungkalit, menyatakan, dalam gerakan kampanye nasional #BANGGABUATANINDONESIA juga turut mendorong kepemilikan atas kekayaan intelektual produk KUMKM melalui Program Fasilitasi Pendaftaran (HKI) baik Merek, Hak Cipta, Desain Industri dan Indikasi Geografis Produk KUMKM.

“Sejak 2015 Kementerian Koperasi dan UKM c.q Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, dengan memberikan kemudahan dan melakukan penyederhanaan proses pendaftaran untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual dan kebijakan afirmatif khusus KUMKM,” kata Victoria.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini