Sri Mulyani Tegas ke Anies-Kang Emil: Tolong Awasi Dana Rp11,5 Triliun di BPD

Rina Anggraeni, Jurnalis · Senin 27 Juli 2020 11:36 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 27 320 2252591 sri-mulyani-tegas-ke-anies-kang-emil-tolong-awasi-dana-rp11-5-triliun-di-bpd-kTgZtyeMef.png Sri Mulyani (Foto: Instagram)

JAKARTA - Pemerintah memastikan telah memberikan pinjaman pada dua daerah yang terdampak cukup dalam akibat pandemi virus corona adalah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Dua daerah tersebut bahkan meminjam dana ke pemerintah pusat untuk pemulihan ekonomi.

Baca Juga: Sri Mulyani Pinjamkan Rp16,5 Triliun ke Anies dan Kang Emil, untuk Apa? 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Kang Emil) untuk mengawasi dengan ketat dana atau uang negara yang dititipkan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD). Adapun, total pinjaman yang diusulkan kedua pemda tersebut senilai Rp16,5 triliun. Secara rinci, DKI mengusulkan pinjaman Rp12,5 triliun dan Jawa Barat Rp 4 triliun.

"Pak Gubernur tolong diawasi di BPD ya dananya, jadi benar-benar untuk program-program. Harus tetap pruden tapi tetap mengalir untuk kegiatan. Jadi jangan hanya berhenti di BPD saja," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (27/7/2020).

Baca Juga: Atasi Covid-19, Menko Luhut: Jangan Salah-salahan! 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato mengatakan pemerintah akan melakukan langkah extraordinary untuk mendorong pemulihan ekonomi di kuartal ketiga dan keempat 2020. Tujuannya untuk meredam kontraksi perekonomian yang diproyeksikan akan terjadi akibat efek domino pandemi Covid-19.

"Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak 4 bulan terakhir memang telah menciptakan krisis kesehatan dan memberikan efek domino terhadap aspek sosial, ekonomi, serta keuangan, seiring dengan pembatasan aktivitas masyarakat dalam rangka membatasi penyebaran virus tersebut," katanya

Dia menambahkan kondisi penurunan Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang sangat dalam sebagai dampak pandemi dialami oleh Provinsi DKI Jakarta, yang mengalami penurunan PAD sebesar Rp31,13 triliun dan Provinsi Jawa Barat yang turun sebesar Rp4,21 triliun.

"Situasi tersebut membutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui program PEN. Sejauh ini, kedua provinsi tersebut sudah mengajukan pinjaman PEN daerah, yaitu DKI Jakarta sebesar Rp12 triliun dan Jawa Barat sebesar Rp4 triliun," katanya.

Sebagai informasi, dana pemerintah yang sebesar Rp11,5 trliun disalurkan ke BPD Jawa Barat Rp 2,5 triliun, lalu BPD DKI Jakarta Rp 2 triliun, lalu BPD Jawa Tengah 2 triliun, BPD Jawa Timur Rp 2 triliun, lalj BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo Rp 1 triliun, BPD Bali Rp 1 triliun dan BPD Yogyakarta Rp 1 triliun.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini