OJK Pantau Langsung Implementasi Pemulihan Ekonomi Nasional di Daerah
JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso melakukan kunjungan ke daerah-daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat selama seminggu terakhir. Wimboh mengunjungi Tegal, Semarang, Solo, dan terakhir Bandung pada Minggu 9 Agustus lalu.
Kunjungan ini bertujuan untuk memantau dan mendengarkan secara langsung progres serta kendala-kendala yang dihadapi di lapangan baik perbankan maupun pelaku usaha, terkait dengan implementasi kebijakan stimulus yang telah dikeluarkan OJK dan pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional (PEN), baik melalui program restrukturisasi kredit, penempatan uang negara pada perbankan, maupun subsidi bunga bagi UMKM.
OJK mencatat restrukturisasi kredit perbankan di Jawa Tengah hingga 22 Juli 2020 mencapai Rp56,64 triliun. Angka itu berasal dari 1,13 juta debitur atau sekitar 93,74% dari nasabah yang terdampak pandemi Covid-19. Nilai tersebut sebagai besar berasal dari restrukturisasi kredit UMKM yang mencapai Rp49.93 triliun yang berasal dari 1,11 juta debitur, atau 98,39% total debitur yang direstrukturisasi.
Baca Juga: Bos OJK: Pasar Keuangan Kunci Utama Pemulihan Ekonomi
“Sementara untuk perusahaan pembiayaan, secara nasional per 28 Juli restrukturisasi yang telah dilakukan mencapai Rp151,01 triliun dari 4 jutaan debitur. Sedangkan di Jateng per 22 Juli 2020 tercatat 95 perusahaan pembiayaan telah melakukan restrukturisasi pinjaman. Restrukturisasinya mencapai Rp12,91 triliun dari 400.180 debitur,” jelas Wimboh, dalam keterangannya, Kamis (13/8/2020).
Dalam pertemuan sebelumnya dengan Wakil Walikota Tegal Muhammad Jumadi, IJK, Kadin dan lainnya di Kota Tegal, serta Wakil Walikota Surakarta David R Wijaya, perbankan, para pelaku usaha, asosiasi di Kota Solo, Minggu (2/8/2020), Wimboh menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, IJK, dan faktor pendukung lainnya yang saling bersinergi dan berkolaborasi menumbuhkan perekonomian nasional di daerah.
Dia mengatakan, sudah banyak insentif yang diberikan, selanjutnya diharapkan perbankan segera menghubungi nasabah-nasabahnya yang potensial yang telah direstrukturisasi. “Mereka silahkan diajak bicara dan bangkit lagi dengan pemberian modal kerja,” ucapnya.
Baca Juga: HUT ke-43 Pasar Modal, Indonesia Punya Indeks Baru hingga e-IPO
Beberapa insentif yang diberikan di sektor UMKM, seperti bentuk subsidi bunga, subsidi penjaminan dan bantuan sosial produktif. Misalnya, kredit usaha rakyat (KUR) dan UMKM dengan plafon maksimum Rp500 juta diberikan subsidi bunga 6% untuk tiga bulan pertama dan 3% untuk tiga bulan kedua. Kemudian, tambahan kredit modal kerja diberikan subsidi penjaminan oleh pemerintah melalui Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Bantuan sosial produktif pun diberikan bagi nasabah dan UMKM skala kecil.
