JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendaggri) mencatat serapan belanja pemerintah saat ini 37,58% atau Rp438,57 triliun dari total belanja sebesar Rp1.166,94 triliun. Realisasi ini lebih rendah dari rata-rata belanja nasional yang mencapai 47,36%.
“Untuk belanja 37,58%. Kalau kita bandingan semester I-2019 itu angkanya 40,77%. Jadi ada penurunan sekitar 3,2% kalau kita bandingkan dengan semester I-2019,” kata Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Mochammad Ardian saat konferensi pers virtual, Rabu (12/8/2020).
Untuk rata-rata serapan provinsi besarnya 37.90% atau Rp128,54 triliun dari total belanja Rp339,14 triliun. Sementara rata-rata serapan kabupaten kota adalah 37.45% atau Rp310,03 dari total alokasi belanja Rp827,80 triliun.
Baca Juga: Daftar Daerah yang Pendapatannya 'Terinfeksi' Corona
Ardian menyebut ada 5 provinsi dengan serapan di atas rata-rata nasional yakni DKI Jakarta 54,06%, Kalimantan Selatan 53,49%, Sumatera Barat 51,88%, Sulawesi Selatan 50,25% dan Gorontalo 48,81%. Sementara itu masih ada 2 provinsi dengan serapan kurang dari 25% yakni Sulawesi Tenggara 24,56% dan Papua 21,57%.
“Kami mengapresiasi 5 provinsi tersebut yang realisasinya di atas rata-rata nasional. Tentunya untuk pemerintah daerah lainnya di luar yang 5 ini bisa menggenjot realisasinya di atas rata-rata nasional,” katanya.
Lalu untuk kabupaten/kota terdapat 39 kabupaten/kota dengan realisasi belanja di atas rata-rata nasional. Diantaranya adalah Kabupaten Tegal 60,06%, Kabupaten Kutai Timur 56,78%, Kabupaten Bener Meriah 56,55%, Kabupaten Gowa 54,16%, dan Kabupaten Pati 53,77%.
Baca Juga: Anies vs Sri Mulyani soal Dana Bagi Hasil, Apa Itu?
Lalu terdapat 29 kabupaten/kota yang realisasi belanjanya di bawah 25%. Antara lain Kabupaten Deiyai 15,28%, Kabupaten Boven Digul 16,46%, Kabupaten Tolikara 17,02%, Kabupaten Takalar 19,30%, Kabupaten Manokwari 19,37%, Kabupaten pengunungan Bintang 19,47%, dan Kabupaten Pulau Talibu 19,90%.
Ardian menyebut ada beberapa hal yang menyebabkan realisasi belanja belum maksimal. Salah satunya Kepala daerah cenderung hati-hati untuk belanja.
“Cashflow yang ada itu dipertahankan. Yang kami lihat banyak kepala daerah yang belum yakin belum yakin dengan potensi pendapata. Di satu sisi komposisi belanjanya juga dikatakan masih memperhatikan dampak pandemi covid ini sendiri,” ungkapnya.
