Dana Pensiun PNS Belum Dibayar Asabri, Sri Mulyani Turun Tangan

Rina Anggraeni, Jurnalis · Rabu 09 September 2020 15:56 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 09 320 2274990 dana-pensiun-pns-belum-dibayar-asabri-sri-mulyani-turun-tangan-NvoQWMGgXo.jpg Sri Mulyani (Okezone)

JAKARTA - Pemerintah tengah menyusun skema dalam menyelesaikan pembayaran pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum dibayarkan oleh PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan menyusun rencana penyelesaian ketentuan dan standar terkait penyajian kewajiban jangka panjang program pensiun ASABRI. Hal ini seiring dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terkait potensi unfanded past service liability (UPSL).

 Baca juga: Erick Thohir Tunjuk Politikus Gerindra Jadi Komisaris Utama Asabri

UPSL adalah kewajiban masa lalu untuk program dana pensiun atau tabungan hari tua PNS, TNI, atau Polri, yang belum terpenuhi. "Juga melakukan review dan penyesuaian atas penggunaan asumsi serta metode perhitungan aktuaria, serta menyempurnakan kebijakan akuntansi pemerintah pusat untuk pengungkapan nilai kewajiban jangka panjang pensiun," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD, Rabu (9/9/2020).

Dia meminta agar Asabri juga melakukan pemeriksaan laporan keuangan 2020, sehingga mendukung penyajian investasi permanen pada LKPP tahun 2020 secara andal.

 Baca juga: Erick Thohir Pecat 2 Direktur Asabri, Siapa Saja?

"Kita juga melakukan metode penghitungan aktuarita serta dilakukan penyempurnaan kebijakan akuntansi pemerintah pusat untuk mengungkapkan nilai kewajiban jangka panjang pensiun," jelasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2019, BPK mencatat rugi komprehensif ASABRI mencapai Rp 8,42 triliun di tahun lalu.

 Baca juga: Soal Asabri, Menko Luhut: Pelaku Tak Bisa Lari, Pasti Akan Kena Semua

Adapun, rugi komprehensif terjadi karena ada penurunan nilai aset saham dan reksadana yang bersumber dari program Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang dikelola ASABRI. Akibatnya, perusahaan merugi dalam kegiatan investasi.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini