Wamenkeu Sebut Covid-19 Jadi Pembelajaran Hemat Anggaran
JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa pemerintah melakukan beberapa penyesuaian dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Hal ini berkaca pada prediksi bahwa ekonomi akan pulih dan ditemukannya vaksin atau obat Covid-19 di tahun 2021.
"Sekarang, kami juga belajar dari fakta bahwa banyak kegiatan pemerintah dapat dilakukan secara virtual. Dan itu di tahun 2020, di mana kita bisa melanjutkan pelayanan pemerintahan dengan layanan diskusi dan meeting online, serta kegiatan non fisik lainnya," ujar Suahasil di Jakarta, Kamis (10/9/2020).
Dia menyebutkan, momentum ini bisa dianggap sebagai penghematan, dan bisa digunakan juga sebagai momentum reformasi efisiensi. Suahasil juga mengkonfirmasi bahwa reformasi anggaran akan terus ada.
"Mengetahui sektor pendapatan atau revenue kita, kita juga akan reformasi itu, tapi harus dengan sangat hati-hati. Hal ini agar reformasi sektor pendapatan bisa terus mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi," tambah Suahasil.
Kendati demikian, dia menyebutkan bahwa prioritas pembangunan nasional tetap akan berlanjut. "Jumlah kegiatan untuk program pemulihan akan kita lanjutkan, dan melanjutkan dari apa yang kita habiskan tahun ini, kita akan terus habiskan tahun depan. Dan saat ini kita sedang membahas postur anggaran pemerintah dengan DPR," ucapnya.
Selain itu, pengajuan defisit sebesar 6,3% dari PDB di tahun 2021 juga menjadi perhatian. Suahasil menekankan, pemerintah diperbolehkan untuk memiliki defisit fiskal lebih dari 3% hingga tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, defisit fiskal harus kembali ke level di bawah 3% dari PDB.
"Kami ingin memastikan bahwa perekonomian terus meningkat, namun pada saat yang sama, belanja pemerintah jangan sampai menjadi sumber kontraksi. Pemerintah semestinya menurunkan defisit fiskal, tetapi belanja negara jangan menjadi sumber kontraksi perekonomian," pungkasnya.
(Dani Jumadil Akhir)
