Ahok Minta Kementerian BUMN Dibubarkan, Staf Erick Thohir: Jangan Buru-Buru

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Rabu 16 September 2020 16:06 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 16 320 2278776 ahok-minta-kementerian-bumn-dibubarkan-staf-erick-thohir-jangan-buru-buru-mNcOwsennq.png Staf Menteri BUMN Arya Sinulingga soal Ahok. (Foto: Okezone.com/BUMN)

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) angkat bicara soal pernyataan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Menurut Ahok Kementerian BUMN harus dibubarkan dan diganti menjadi superholding.

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menilai gagasan Ahok harus dipikirkan matang-matang sebelum dieksekusi.

"Jadi kita uji dulu ini semua. Kita jangan buru-buru mau superholding. Itu ide besar memang, tapi kita lihat dulu apakah ini efektif nggak? Sekarang ini kan masih sendiri-sendiri ini, masih jauh dari pemikiran superholding, jauh sekali," kata Arya, Rabu, (16/9/2020).

Baca Juga: 6 Kalimat Ahok soal Kebobrokan Pertamina yang Menohok

Menurutnya, sebelum pada pembentukan superholding, rantai pasok (supply-chain) antar BUMN harus berjalan dengan baik terlebih dahulu. Ide superholding juga sebenarnya sudah dicanangkan Kementerian BUMN sejak lama.

Namun saat ini, rantai pasok antar BUMN masih perlu diperbaiki. Oleh karenanya, pihaknya saat ini bakal terus fokus memastikan rantai pasok tersebut bisa sejalan.

"Jadi nanti kita lihat dengan kondisi supply chain-supply chain antara klaster-klaster, misalnya klaster pertanian gitu. Itu adalah cara-cara kita untuk bagaimana membangun supply chain end-to-end dari BUMN yang satu sampai akhir gitu. BUMN Farmasi, bagaimana kita gabungkan rumah sakit yang tercecer dan bergabung jadi RS BUMN dengan IHC," kata dia.

Arya bilang, Erick akan memastikan hal tersebut berjalan sesuai rencana terlebih dahulu, baru Kementerian BUMN bisa melangkah ke arah pembentukan superholding.

Baca Juga: Ahok Bongkar Masalah di Pertamina, dari Direksi Lobi Menteri hingga Utang

"Itu yang kita sampaikan juga di DPR. Di Komisi 6 sudah kita sampaikan mengenai strategi kita mengenai klaster-klaster, dan DPR juga melihat itu adalah cara langkah kita untuk bisa mendapatkan kondisi saat ini yang terbaik," kata Arya.

Sebelumnya, Ahok menyebut, Kementerian BUMN harus digantikan menjadi superholding yang dinamai Indonesian in Corporation atau seperti Temasek. Karena itu, Kementerian BUMN harus dibubarkan.

Ahok mengatakan, pembubaran sebaiknya segera dilakukan sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai dari masa jabatannya.

"Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun sebenarnya. Itu sudah ada semacam Indonesian in Corporation atau seperti Temasek di Singapura," ujar Ahok.

Dia bahkan beranggapan tak seorang pun mampu mengontrol sikap para manajemen sejumlah perseroan plat merah, termasuk Menteri BUMN Erick Thohir dan Presiden Jokowi.

Dia menilai hal itu yang menjadi faktor munculnya persoalan di sejumlah perseroan plat merah karena perkara pengelolaan. Salah satu persoalan yang disentil Ahok adalah Perum Percetakan Uang (Peruri). Ahok bilang, perseroan plat merah ini meminta uang sebesar Rp500 miliar kepada Pertamina untuk proses paperless.

"Persoalannya Presiden tidak bisa mengontrol manajemen BUMN, kita gak ada orang sebetulnya. Masa Peruri minta Rp500 miliar, itu BUMN juga, sama halnya uda dapet Pertamina tak mau kerja lagi, tidur 10 tahun, jadi ular sanca, ular piton, ini mau nawar lagi, saya pikir ini gak masuk akal kalau dikelola seperti itu," kata Ahok.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini