Hore, THR PNS dan Gaji ke-13 Tahun Depan Sudah Dianggarkan

Michelle Natalia, Jurnalis · Selasa 22 September 2020 13:54 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 22 320 2281802 hore-thr-pns-dan-gaji-ke-13-tahun-depan-sudah-dianggarkan-wtWq68HWSQ.jpg Kemenhub Dapat Anggaran 2021 Sebesar Rp45,6 Triliun. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengarahkan belanja Kemenhub pada tahun depan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Adapun pagu anggaran Kemenhub yang didapat Rp45,66 triliun.

Sesuai arahan dalam Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2021, beberapa arahan Kemenhub di antaranya penajaman belanja barang dan melanjutkan efisiensi, juga dukungan belanja modal untuk digitalisasi dan pemulihan ekonomi.

"Kami melanjutkan efisiensi dengan menjaga peningkatan belanja barang melalui pengendalian perjadin, rapat-rapat, honor, dan RDK, juga melakukan kebijakan inovatif seperti penerapan WFH, ruang kerja open space, dan dukungan teknologi informasi untuk penghematan belanja barang," terang Budi dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Baca Juga: Jakarta PSBB Lagi, Bagaimana Protokol Kesehatan SKB CPNS?

Selain itu, akan ada penajaman dan sinergitas antara belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau Pemerintah Daerah (pemda) sejalan dengan sumber pendanaan lain maupun peningkatan bantuan sosial.

"Untuk digitalisasi dan pemulihan ekonomi, kami akan melanjutkan kegiatan prioritas tertunda akibat dampak Covid-19 secara sangat selektif. Kami juga mendukung agenda digitalisasi dan sektor strategis yang mempercepat pemulihan ekonomi," tambah Budi.

Baca Juga: 116 Pelamar CPNS Positif Covid-19 Minta Jadwal Ulang Tes SKB

Arahan tersebut diikuti dengan pendanaan untuk proyek-proyek multiyear, mendorong pemerataan pembangunan dalam rangka mengurangi ketimpangan antar wilayah, dan pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan 3T dan permukiman kumuh perkotaan.

Kemenhub juga akan mendorong birokrasi dan layanan publik yang tangkas, efektif, produktif, dan kompetitif melalui Reformasi Birokrasi. Budi juga mengatakan bahwa tingkat kesejahteraan pegawai juga dijamin.

"Kami juga menjaga tingkat kesejahteraan aparatur dengan pemberian gaji ke-13 dan THR. Juga mengendalikan jumlah pegawai seiring perubahan pola kerja dan proses bisnis," tuturnya.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini