Perputaran Uang Pilkada Rp26 Triliun, Bisa Geber Ekonomi RI?

Aditya Pratama, Jurnalis · Sabtu 03 Oktober 2020 11:52 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 03 320 2287805 perputaran-uang-pilkada-rp26-triliun-bisa-geber-ekonomi-ri-J8pDq6mdrw.jpg Pilkada (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai efek Pilkada 2020 tidak akan berdampak signifikan bagi perekonomian nasional. Hal ini disebabkan pandemi Covid-19 yang tak kunjung mereda hingga mendekati pelaksanaan Pilkada.

Di sisi lain, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, penyelenggaraan Pilkada 2020 berpotensi akan terjadi perputaran uang sekitar Rp25-Rp26 triliun dengan biaya penyelenggaraan sendiri sebesar Rp19 triliun.

"Efek Pilkada tahun ini tidak signifikan bagi perekonomian. Dengan adanya pandemi dan masyarakat masih membatasi diri kegiatan di luar rumah, model kampanye seperti pemasangan baliho, spanduk, pembagian alat peraga kampanye lainnya tidak semasif Pilkada serentak sebelumnya," ujar Bhima saat dihubungi, Sabtu (3/10/2020).

Baca Juga: Menko Airlangga Taksir Perputaran Uang Pilkada Rp26 Triliun 

Bhima menambahkan, dampak ke hiburan rakyat seperti acara musik, sewa panggung hingga acara kesenian untuk menopang kampanye juga dipastikan akan sepi. Tidak hanya itu, sewa mobil yang biasanya ramai ketika Pilkada juga diprediksi akan macet tahun ini, terlebih di daerah yang masih melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.

"Akibatnya dampak kucuran uang dari kandidat kepala daerah ke masyarakat sangat terbatas. Mau kumpulkan massa khawatir pandemi, nanti repot kalau dituduh jadi klaster baru Covid-19, bisa turunkan elektabilitas kan. Sementara itu bentuk kampanye di media sosial pun dianggap tidak bisa gantikan peran kampanye konvensional," kata dia.

Dia menyebut, dampak belanja pemerintah untuk Pilkada hanya terbatas pada belanja barang dan belanja operasional yang langsung berhubungan dengan penyelenggaraan.

Selain itu, selama Pilkada biasanya sektor konsumsi LNPRT (lembaga non profit yang melayani rumah tangga) naik signifikan. Tahun 2019 lalu pengeluaran konsumsi LNPRT meroket 10,6% karena tim sukses, konsultan politik ramai jadi suporting pemilu.

"Tahun ini diperkirakan lebih rendah pertumbuhannya," ucapnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini