Rp22 Triliun untuk Selamatkan Jiwasraya Dikritik, Kementerian BUMN Bilang Begini
JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merespon kritik sejumlah kalangan ihwal suntikan dana negara Rp22 triliun untuk PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Pemerintah menegaskan, dana tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang saham Jiwasraya.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pemerintah sudah mengambil sejumlah opsi untuk menyelamatkan Jiwasraya. Bahkan, sudah memproses tindakan pelaku yang merugikan nasabah ke ranah hukum.
Baca Juga: 2 Tahap Selamatkan Polis Nasabah Jiwasraya
Dengan begitu, pemerintah menyelesaikan persoalan gagal bayar Jiwasraya ke ranah hukum. Namun di sisi lainnya, pemerintah harus menjaga kredibilitasnya sebagai pemegang saham dengan menyelamatkan para nasabah BUMN Asuransi tersebut.
"Pemerintah sudah melakukan sampai ke hukum. Sekarang sudah masuk ke pengadilan yang kita dapat informasi bahwa mereka (terdakwa) asetnya sudah ditahan sampai Rp18 triliun, putusan pengadilan mungkin minggu depan. Jadi, satu sisi proses hukum berjalan, di sisi lain ini menyangkut kredibilitas kita sebagai pemegang saham. Mau nggak mau kita harus bertanggung jawab," ujar Arya, dikutip Senin (5/10/2020).
Tentu, pemerintah tetap bertanggung jawab terhadap persoalan ini. Arya menyebut, salah satu menyuntikkan modal ke BPUI yang nantinya akan membuat perusahaan penyelamat yang bakal menyelesaikan polis nasabah Jiwasraya.
Baca Juga: Jiwasraya Rugi Rp16,8 Triliun
Dengan nilai kerugian mencapai lebih dari Rp32 triliun, dana yang disuntikkan sebesar Rp22 triliun. Arya menyebutnya sebagai sharing pain atau berbagi penderitaan bersama.
"Nasabah sakit karena harus didicil, pemerintah juga sakit karena harus mengeluarkan dana itu," katanya.
Sementara itu, manajemen baru Jiwasraya meyakini program penyelamatan polis yang diinisiasi pemerintah tersebut dapat menyelamatkan pemegang polis Jiwasraya, khususnya para pemegang polis yang mengikuti program pensiun.
