Presiden Serikat Pekerja Ditawari Jabatan Wamenaker, Hoax atau Fakta?

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 06 Oktober 2020 16:10 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 06 320 2289313 presiden-serikat-pekerja-ditawari-jabatan-wamenaker-hoax-atau-fakta-046ZlNN5Cp.jpg Said Iqbal (Okezone)

JAKARTA - Ada hal menarik dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang kemarin. Karena disaat DPR bersama pemerintah mengesahkan RUU Cipta Kerja tersebut, pentolan para buruh dipanggil oleh Presiden Joko Widodo ke Istana.

Salah satu nama yang dipanggil adalah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Pemanggilan tersebut diduga terkait tawaran jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

 Baca juga: 4 Hal Penyebab Pekerja Belum Ditransfer BLT Rp1,2 Juta

Apalagi Presiden Joko Widodo sudah memutuskan akan mengangkat dua nama untuk menjadi Wakil Menteri. Dua jabatan Wakil Menteri tersebut yakni Wakil Menteri Koperasi dan UMKM dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Namun hal tersebut langsung dibantah oleh Said Iqbal. Dirinya menyebut kabar tawaran Said Iqbal untuk menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan adalah informasi bohong atau hoax.

 Baca juga: Menaker Sebut Data Penerima BLT Subsidi Gaji Telah Divalidasi dan Diverifikasi

“Enggak ada hasil apapun. Tidak pernah ada pembicaraan tentang Wakil Menteri (di Istana). Hoaks,” ujar Said Iqbal kepada Okezone, Selasa (6/10/2020).

Sebagai informasi, kemarin Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi Undang-Undang. Pengesahan RUU Ciptaker ini diputuskan dalam Rapat Paripurna yang dimulai pada pukul 15.00 WIB.

Dalam rapat tersebut, ada 6 Fraksi yang menyetujui RUU Ciptaker. Ke-6 fraksi tersebut yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan.

Sementara itu, ada satu fraksi yang menerima dengan catatan yakni Partai Amanat Nasional. Dan dua fraksi yang menolak yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sebelum diputuskan sebenarnya, rapat sempat memanas. Sebab fraksi Demokrat keukeuh untuk menolak dan meminta agar RUU Ciptaker ditunda pengesahannya untuk dibahas lebih dalam.

Karena tak kunjung diberikan kesempatan oleh Pimpinan rapat, akhirnya Fraksi Demokrat melakukan Walk Out.

Fraksi Demokrat melalui Juru Bicaranya Marwan Cik Asan keukeuh untuk menolak RUU Ciptaker. Karena fraksi Demokrat menilai pembahasan RUU ini terkesan terburu-buru dan ada beberapa pasal yang perlu ditinjau ulang.

Sebelum diputuskan sebenarnya, rapat sempat memanas. Sebab fraksi Demokrat keukeuh untuk menolak dan meminta agar RUU Ciptaker ditunda pengesahannya untuk dibahas lebih dalam.

Karena tak kunjung diberikan kesempatan oleh Pimpinan rapat, akhirnya Fraksi Demokrat melakukan Walk Out.

Fraksi Demokrat melalui Juru Bicaranya Marwan Cik Asan keukeuh untuk menolak RUU Ciptaker. Karena fraksi Demokrat menilai pembahasan RUU ini terkesan terburu-buru dan ada beberapa pasal yang perlu ditinjau ulang.

“Demokrat menyatakan menolak untuk menjadikan UU. Harus dilakukan pembahasan lebih utuh," kata Marwan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini