Share

UU Cipta Kerja soal Outsourcing Diganti Kontrak Seumur Hidup, Begini Faktanya

Taufik Fajar, Jurnalis · Rabu 07 Oktober 2020 16:22 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 07 320 2289939 uu-cipta-kerja-soal-outsourcing-diganti-kontrak-seumur-hidup-begini-faktanya-vODoREaoLr.jpg Serikat Pekerja Tolak UU Cipta Kerja. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Sejumlah elemen buruh memprotes pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Salah satu penolakan karena outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup.

Apakah benar UU Ciptaker akan mengganti outsourcing dengan kontrak seumur hidup?

Baca Juga: Hitung-hitungan UMP dan UMK di UU Cipta Kerja

Dalam dokumen UU Ciptaker yang diterima Okezone, Rabu (7/10/2020), pada BAB IV tentang Ketenagakerjaan Pasal 66 menjelaskan, yang pertama adalah hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja atau buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis baik perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

"Kedua yakni perlindungan pekerja/buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya," bunyi Pasal 66 UU Ciptaker yang dikutip Okezone, Rabu (7/10/2020).

Kemudian, dalam hal perusahaan alih daya mempekerjakan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perjanjian kerja tersebut harus mensyaratkan pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada.

Baca Juga: Gedung DPR RI Dijual Murah, Mulai dari Rp99 hingga Rp50.000

"Lalu perusahaan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat," jelas dia.

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

"Dan ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah," tandas dia.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini