Share

Hitung-hitungan UMP dan UMK di UU Cipta Kerja

Taufik Fajar, Jurnalis · Rabu 07 Oktober 2020 16:07 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 07 320 2289923 hitung-hitungan-ump-dan-umk-di-uu-cipta-kerja-M8PEaXTBSk.jpg Rupiah (Shutterstock)

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi Undang-Undang. Beberapa elemen buruh menilai regulasi itu akan menghapus Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Benarkah UU Ciptaker menghapus UMP, UMSP dan UMK ?

Dalam dokumen UU Ciptaker yang diterima Okezone, pada BAB IV tentang ketenagakerjaan Pasal 88C, 88D dan 88E menyebut Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. Lalu Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.

 Baca juga: Gedung DPR RI Dijual Murah, Mulai dari Rp99 hingga Rp50.000

"Kemudian, upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Di mana syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah," bunyi Pasal 88C UU Ciptaker yang dikutip, Okezone, Rabu (7/10/2020).

 Baca juga: 6 Pokok Substansi UU Cipta Kerja, dari Pesangon hingga TKA

Kemudian, Pasal 88D menjelaskan, upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum. lalu Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi.

"Lalu ketentuan lebih lanjut mengenai formula perhitungan upah minimum diatur dengan Peraturan Pemerintah," jelasnya.

Sedangkan Pasal 88E mengatakan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

"Dan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum," tandasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini