Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman Gratis

Giri Hartomo, Jurnalis · Jum'at 09 Oktober 2020 19:54 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 09 320 2291311 sertifikasi-halal-pada-produk-makanan-dan-minuman-gratis-yFzm4DTXhk.jpg Pelaku UMKM Bidang Makanan dan Minuman Dimudahkan Proses Sertifikat Halal. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Undang-Undang Cipta Kerja bermanfaat bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pelaku UMKM bidang makanan dan minuman pun dipermudah dalam proses sertifikasi produknya.

Menurut Presiden Jokowi, pemerintah akan mempermudah sertifikasi halal para pelaku UMK di sektor makanan dan minuman. Bahkan biaya pemberian sertifikasi halal ini nantinya akan ditanggung pemerintah.

Baca Juga: Jokowi: Izin Kapal Nelayan Cukup ke KKP Saja

"UMK usaha mikro kecil yang bergerak di sektor makanan dan minuman, sertifikasi halalnya dibiayai pemerintah. artinya gratis," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (9/10/2020).

Selain itu, lanjut Jokowi, izin usaha baru bagi para pelaku UMKM juga akan dipermudah. Para pelaku UMKM cukup mendaftarkan usahanya saja kepada pemerintah.

"Undang-Undang Cipta kerja akan memudahkan Masyarakat, khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas. perizinan usaha untuk usaha mikro kecil UMK tidak diperlukan lagi. Hanya pendaftaran saja. Sangat simpel," jelasnya.

Baca Juga: IHSG Lesu akibat Demo UU Ciptaker tapi Tak Akan Lama

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan dengan adanya UU Ciptaker akan membuat UMKM kian berkembang. Sebab aturan itu akan memudahkan pebisnis dalam menjalankan usahanya.

Dia mencontohkan, nantinya ketika pengusaha ingin mengurus sertifikasi halal tak lagi dibebankan biaya.

Tak hanya itu, berbagai masalah yang kerap menimpa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga dapat terselesaikan. Dia memastikan bahwa pelaku UMKM tak akan lagi terbentur dengan segala bentuk keribetan birokrasi.

"Dengan UU Ciptaker ini mencoba menjawab berbagai persoalan utama, misalnya akses pembiayaan, pasar, perizinan, dan pengembangan usaha, termasuk juga supply chain. Kami yakin ini bisa mendorong UMKM semakin digdaya," kata Teten

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini