Soal UU Cipta Kerja, Intip 5 Manfaatnya di Klaster Penyederhanaan Perizinan Usaha
JAKARTA - DPR akhirnya mengesahkan omnibus law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang pada Senin 5 Oktober 2020. Dalam beleid UU itu, tertulis manfaat untuk klaster penyederhanaan perizinan berusaha.
Melansir ringkasan butir-butir pengaturan UU Cipta Kerja Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian, Sabtu (10/10/2020), ada beberapa poin bagi klaster penyederhanaan perizinan berusaha.
Baca juga: Manfaat UU Cipta Kerja buat UMKM Mudah Berkembang
"Pertama, penerapan perizinan berbasis risiko, mengubah pendekatan perizinan dari berbasis izin (license base) ke berbasis risiko (risk based). Seperti risiko tinggi, perizinan berusaha berupa izin. Lalu risiko menengah, perizinan berusaha berupa Sertifikat Standar. Dan resiko rendah, perizinan berusaha berupa pendaftaran/ NIB (Nomor Induk Berusaha) dari OSS)," bunyinya yang dikutip Okezone.
Kemudian, kedua, kesesuaian tata ruang Perizinan dasar untuk tata ruang dilakukan melalui kesesuaian tata ruang terhadap RDTR/RTRW Provinsi/Kabupaten. Pengintegrasian rencana tata ruang (darat, pesisir, dan laut) Percepatan penetapan RTRW dan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy).
Baca juga: Izin Dirikan Usaha, Jokowi: Sangat Simpel
"Ketiga persetujuan lingkungan pengintegrasian persetujuan lingkungan ke dalam perizinanberusaha. AMDAL tetap ada untuk kegiatan usaha yang berdampak penting (risiko tinggi) terhadap lingkungan," jelasnya.
Keempat, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi (SLF) penerapan standar teknis bangunan gedung. Untuk bangunan gedung sederhana mengikuti standar atau prototipe.
"Kelima penataan kewenangan perizinan berusaha (Pusat dan Daerah), pelaksanaan kewenangan perizinan tetap dilakukan Pemda dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat dapat mengambil alih perizinan berusaha bila Pemda tidak melaksanakan atau tidak sesuai dengan NSPK. Perizinan Berusaha untuk Proyek dan Program Strategis Nasional (PSN) diberikan oleh Pemerintah Pusat," tandas dia.
(Fakhri Rezy)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
