UMP 2021 Kemungkinan Turun, Buruh Bandingkan Krismon 1998

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 19 Oktober 2020 20:04 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 19 320 2296114 ump-2021-kemungkinan-turun-buruh-bandingkan-krismon-1998-GgwQ5OIFZN.jpg Rupiah (Okezone)

JAKARTA - Dewan Pengupahan Nasional mengusulkan beberapa poin terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun depan. Dalam usulan tersebut, ada kemungkinan bahwa UMP tidak akan mengalami kenaikan pada tahun depan atau bahkan turun jika mengacu pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Menanggapi hal tersebut, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, tidak ada alasan upah minimum turun meskipun pertumbuhan ekonomi dan inflasi rendah. Karena pada tahun 1998 dan 1999 pun upah minimum tetap naik meskipun saat itu ekonomi sedang tidak bagus.

 Baca juga: Pengumuman! UMP 2021 Bisa Turun

Sebagai gambaran, ketika itu di DKI Jakarta, kenaikan upah minimum dari tahun 1998 hingga 1999 tetap naik 16%. Padahal pertumbuhan ekonomi 1998 -17,49%.

Begitu juga dengan upah minimum pada 1999-2000 yang tetap naik sekitar 23,8%. Padahal ketika itu, pertumbuhan ekonomi tahun 1999 minus 0,29%.

 Baca juga: Kabar untuk Buruh, UMP 2021 Tak Naik

“Jadi tidak ada alasan upah minimum tahun 2020 ke 2021 tidak ada kenaikan karena pertumbuhan ekonomi sedang minus. Saat Indonesia mengalami krisis 1998, di mana pertumbuhan ekonomi minus di kisaran 17% tapi upah minimum di DKI Jakarta kala itu tetap naik bahkan mencapai 16%," ujarnya saat dihubungi Okezone, Senin (19/10/2020).

Menurut Said Iqbal, upah minimal yang ideal adalah naik 8% pada tahun depan. Hal ini sesuai dengan kenaikan rata-rata upah dalam tiga tahun.

“Buruh tidak setuju dan tahun 2021 harus tetap ada kenaikan ump, umk, umsk,” ucapnya.

Menurut Said Iqbal, bila upah minimum tidak naik maka daya beli masyarakat akan semakin turun. Daya beli turun akan berakibat jatuhnya tingkat konsumsi juga akan jatuh. Ujung-ujungnya berdampak negatif buat perekonomian.

Apalagi lanjut Said Iqbal juga mengingatkan, tidak semua perusahaan kesulitan akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dia meminta kebijakan kenaikan upah dilakukan secara proporsional.

“Dengan kata lain, bagi perusahaan yang masih mampu harus menaikkan upah minimum. Lalu untuk perusahaan yang memang tidak mampu, undang-undang sudah menyediakan jalan keluar dengan melakukan penangguhan upah minimum,” jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini