Kabar untuk Buruh, UMP 2021 Tak Naik

Giri Hartomo, Jurnalis · Minggu 18 Oktober 2020 17:04 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 18 320 2295576 kabar-untuk-buruh-ump-2021-tak-naik-dOXKvSjl8K.jpg Rupiah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota telah melakukan dialog terkait usulan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Namun secara garis besar, usulan tersebut memungkinkan jika UMP tidak akan mengalami kenaikan pada tahun depan.

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfudz mengatakan ada beberapa opsi yang direkomendasikan untuk UMP tahun depan. Pertama adalah upah minimum pada tahun 2021 sama dengan sebelumnya bagi perusahaan yang terdampak pandemi.

"Kami dari unsur pengusaha merekomendasikan upah minimum 2021 bagi yang terdampak pandemi covid-19 sama dengan upah minimum di 2020," ujarnya saat dihubungi Okezone, Minggu (18/10/2020).

Baca Juga: Upah Tak Turun meski Ada UU Cipta Kerja, Apindo: Tahun Depan Masih Sama 

Lalu yang kedua adalah upah minimum 2021 bagi perusahaan yang tidak terdampak, bisa melakukan penyesuaian secara bipartit antara pengusaha dan buruh. Penyesuaian secara bipartit ini maksudnya adalah menyesuaikan kemampuan dari keuangan perusahaan itu sendiri.

Apalagi saat ini perekonomian sedang sulit akibat adanya pandemi. Maka perusahaan juga harus melihat arus kasnya agar tetap bisa beroperasi sehingga tidak ada tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dirumahkan.

"Tergantung dari kemampuan perusahaan sejatinya yang dapat mengukur mampu tidak perusahaan adalah internal perusahaan itu sendiri dalam arti cashflow yang merupakan urat nadi jalan tidaknya operasional perusahaan bukan semata-mata dari inflasi atau pertumbuhan ekonomi itu sendiri yang merupakan indikator ekonomi makro," jelasnya.

Baca Juga: Buruh Minta Upah 2021 Naik 8% dan Cegah PHK Massal 

Meskipun begitu lanjut Adi Mahfudz, keputusan berada di tangan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Karena pihaknya hanya sebatas mengusulkan sebagai pertimbangan penetapan upah minimum.

"Menaker segera menerbitkan Surat Edaran atau Permenaker. Depenas, Deperprop, kota dan Kabupaten hanya sebatas merekomendasikan," jelasnya.

(dni)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini