Upah Tak Turun meski Ada UU Cipta Kerja, Apindo: Tahun Depan Masih Sama

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 15 Oktober 2020 18:26 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 15 320 2294276 upah-tak-turun-meski-ada-uu-cipta-kerja-apindo-tahun-depan-masih-sama-ySTOXIvOGv.jpg Rupiah (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Undang-Undang (UU) Cipta Kerja mendapatkan protes dari beberapa pekerja dan buruh khususnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Salah satu yang mendapatkan sorotan adalah terkait upah minimum Provinsi dan Kabupaten.

Sebab, pasal yang berkaitan dengan upah minimum dihapus di UU Cipta Kerja. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya ketentuan UMK dan UMSK di pasal 89 di UU Nomor 3 tentang Ketenagakerjaan yang di draf UU Cipta Kerja versi 812 halaman.

Kemudian, di UU Cipta Kerja versi 812 halaman itu disisipkan pasal 88C yang berbunyi Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.

Baca Juga: Apindo Minta Pemerintah Jangan Populis Putuskan UMP 2021

Dengan dihapusnya pasal tersebut para pekerja khawatir akan ada penurunan upah para pekerja. Termasuk bagi para pekerja yang baru lulus dan akan mulai bekerja.

Menanggapi hal tersebut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, tidak ada penurunan upah minimum. Karena upah minimum di tahun depan pun akan mengikuti upah di tahun ini.

"Kalau usulan yang kami ketahui dari Dewan Pengupahan Nasional, itu mengusulkan di tahun 2021 itu upah minimumnya sama dengan 2020. Itu yang kami ketahui,” ujarnya saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (15/10/2020).

Lagi pula, upah minimum jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan tidak tepat. Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini minus dan masih deflasi.

 

Sedangkan dalam aturan tersebut kenaikan upah ditentukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Oleh karena itu, Dewan Pengupahan Nasional memutuskan jika upah tahun depan sama dengan tahun ini dan berlaku di seluruh daerah.

“Secara pertumbuhan ekonomi nasional kan minus, kita kemungkinannya masih minus, dan inflasinya malah deflasi. Jadi sulit ditentukan besaran upah seperti kondisi normal. Jadi yang kami ketahui dari Dewan Pengupahan Nasional, untuk kenaikan upah tahun depan itu sama dengan 2020,” kata Hariyadi.

Selain itu, Hariyadi juga menegaskan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) akan tetap ada meski UU Cipta Kerja sudah disahkan. Hanya saja, Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) ditiadakan, karena menjadi ranah perjanjian pemberi kerja dan pekerja.

“Kalau sektoral itu tidak ada. Karena kalau sudah ada upah minimum, itulah yang paling rendah. Kalau terkait sektor dan yang lain-lain itu bipartit. Itu betul-betul dikembalikan ya upah minimum, ya upah minimum. Jadi UMP dan UMK. Jadi UMK tetap ada,” jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini