Jujur soal Utang tapi Sering Dinyinyirin, Sri Mulyani Bingung
Sri Mulyani (Foto: Setkab)
A
A
A
Baca juga: Dapat Utang IMF, Sri Mulyani: Bertahan dari Krisis
Menanggapi hal tersebut, tim dari Universitas Indonesia ini sebuah transparansi merupakan kewajiban dari sebuah pemerintahan. Bahkan, ketika ingin membuat suatu kebijakan juga perlu transparansi dan juga partisipasi masyarakat.
"Sebuah transparansi sebuah kewajiban negara untuk dilaksanakan namun pemerintah membuat kebijakan dan memutuskan kebijakan dilaksanakan atau tidak. Kalau pemerintah sendiri yang membuat hal tersebut menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Bagaimana cara masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif untuk berkontribusi kepada kebijakan," jelasnya.
(Fakhri Rezy)
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Terpopuler
Advertisement