Jujur soal Utang tapi Sering Dinyinyirin, Sri Mulyani Bingung

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 26 Oktober 2020 14:32 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 26 320 2299666 jujur-soal-utang-tapi-sering-dinyinyirin-sri-mulyani-bingung-ID9DuEcLLn.jpg Sri Mulyani (Foto: Setkab)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pertanyaan kepada mahasiswa Universitas Indonesia yang menjadi finalis lomba debat hebat APBN terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang transparan. Karena menurutnya, pengelolaan kebijakan ini juga menimbulkan dilematis bagi pemerintah.

Dalam membuat sebuah kebijakan, transparansi merupakan sebuah keniscayaan. Bahkan, menurut lembaga internasional yang independen itu harus melalui proses anggaran yang transparan, inklusif, dan akuntabel yang disebut sebagai prinsip-prinsip yang baik.

 Baca juga: Utang Pemerintah Tembus Rp5.756 Triliun, Sri Mulyani Hati-Hati Banget

Salah satu contohnya adalah membuat kebijakan dengan melibatkan partisipasi publik. Namun seringkali transparansi ini malah menimbulkan distorsi karena ada beberapa masyarakat yang nyinyir.

"Kalau kita sebetulnya mengelola budget, transparan, inklusif itu partisipatif dan akuntabel memang lebih baik tapi itu sering merepotkan. Kalau transparan semua orang ngomong akhirnya kita bingung yang mana yang harus kita dengar," ujarnya dalam acara Lomba Debat Hebat APBN secara virtual, Senin (26/10/2020).

 Baca juga: 1 Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Bagaimana Utang hingga Kemiskinan RI?

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun bertanya bagaimana cara tetap membangun tata kelola yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Apalagi di tengah kondisi dan situasi yang saat ini banyak sekali perubahan.

"Bagaimana cara kita untuk meningkatkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik namun tetap mengelola budget itu efisien dan efektif serta akuntabel artinya APBN tetap bisa disusun dan efisien dan efektif serta akuntabel namun tetap mempertahankan elemen transparansi partisipasi publik dan adanya oversize silahkan dijelaskan," jelasnya.

 Baca juga: Dapat Utang IMF, Sri Mulyani: Bertahan dari Krisis

Menanggapi hal tersebut, tim dari Universitas Indonesia ini sebuah transparansi merupakan kewajiban dari sebuah pemerintahan. Bahkan, ketika ingin membuat suatu kebijakan juga perlu transparansi dan juga partisipasi masyarakat.

"Sebuah transparansi sebuah kewajiban negara untuk dilaksanakan namun pemerintah membuat kebijakan dan memutuskan kebijakan dilaksanakan atau tidak. Kalau pemerintah sendiri yang membuat hal tersebut menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Bagaimana cara masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif untuk berkontribusi kepada kebijakan," jelasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini