Hotel Sultan ke Tangan Swasta, Sri Mulyani Pusing Banyak Aset Negara Hilang

Rina Anggraeni, Jurnalis · Kamis 29 Oktober 2020 08:45 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 29 470 2301044 hotel-sultan-ke-tangan-swasta-sri-mulyani-pusing-banyak-aset-negara-hilang-aciJOSCety.jpg Sri Mulyani (Okezone)

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Indonesia banyak kehilangan aset negara. Hal ini karena buruknya pembukuan keuangan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, Indonesia kehilangan banyak aset akibat buruknya pembukuan atau neraca keuangan negara di masa lalu. Hal ini membuat aset negara banyak yang dikuasai swasta.

 Baca juga: Wow, Aset Pemerintah Melesat 308% Jadi Rp5.949 Triliun

"Itu banyak sekali barang milik negara belum lagi kalau dulu tanah-tanah, kalau menterinya lagi seneng saya ingin jual tanah, saya jual tanah saja, karena dulu enggak pernah ada pengadministrasian, sehingga banyak sekali republik itu kehilangan banyak aset," ujar Sri Mulyani dalam video yang diunggah Juru Bicara Presiden RI, Kamis (29/10/2020).

Salah satu contoh lanjutnya, adalah kompleks wilayah Senanyan sebenarnya milik negara. Namun wilayah tersebut sudah diambil swasta.

 Baca juga: Sri Mulyani Sebut Aset Negara Naik Rp4.142,2 Triliun Dalam Setahun

"Semua melihat adalah komplek senayan gelora Bung Karno, dulu Presiden Soekarno itu membangun seluruh komplek itu sampai dengan Manggalawa Bakti TVRI, sampai pada Hotel Hilton, semuanya itu termasuk Hotel Mulia, itu semuanya sampai Plaza Senayan, itu semuanya adalah semua komplek milik negara, kemayoran karena tidak pernah dibukukan," katanya.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah mesti jor-joran agar aset tersebut bisa kembali tercatat sebagai milik negara. Hal ini agar aset yang diambil swasta bisa kembali dikelola negara.

"Suatu saat terjadi kerjasama-kerjasama, tiba-tiba swasta sudah punya title, sehingga waktu kami mulai membuat pembukuan, Hotel Hilton itu sudah tidak ada dalam titlenya, kita hilang, dan sekarang jadi Hotel Sultan, Hotel Mulia itu kita harus fight banyak sekali untuk bisa titlenya tetap punya pemerintah tapi kerja samanya boleh swasta," tandasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini