Share

Hari Oeang, Mengintip Mata Uang yang Digunakan RI Pasca-Merdeka

Giri Hartomo, Jurnalis · Jum'at 30 Oktober 2020 09:32 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 30 320 2301463 hari-oeang-mengintip-mata-uang-yang-digunakan-ri-pasca-merdeka-swZGmQyPif.jpeg Uang Rupiah. Foto: Ilustrasi Shutterstock

JAKARTA – Hari ini merupakan peringatan hari oeang. Peringatan hari oeang sendiri menjadi salah satu pengingat tentang mata uang pertama yang digunakan Indonesia pasca merdeka.

Banyak yang tidak mengetahui, jika awalnya mata uang Indonesia bukanlah Rupiah seperti yang saat ini digunakan. Awal mulanya terjadi pada masa penjajahan.

Baca Juga: Peringati Hari Oeang, Dulu Indonesia Gunakan Mata Uang Penjajah

Mengutip dari website Kementerian Keuangan, Jumat (29/10/2020), pada awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi beberapa masalah di antaranya adalah datangnya tentara sekutu untuk menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang karena kekosongan kekuasaan di Indonesia akibat kekalahan Jepang.

Kedua, perundingan-perundingan dengan Belanda yang merugikan Indonesia. Kemudian, Belanda datang membonceng sekutu di akhir September 1945 dengan keinginan menguasai kembali negara jajahannya. Kemudian pada 1 Oktober 1945, pemerintah Indonesia menetapkan berlakunya mata uang bersama di wilayah Republik Indonesia (RI), yaitu uang De Javasche Bank, uang Hindia Belanda dan uang Jepang.

Baca Juga: Peringati Hari Oeang, Sri Mulyani Nyanyi Bengawan Solo dan Cucak Rawa

Di lingkup nasional, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, dan mengangkat Presiden serta Wakil Presiden pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI menetapkan dua keputusan penting.

Pertama, membentuk 12 kementerian dalam lingkungan pemerintahan, yaitu: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Kemakmuran, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pengajaran, Kementerian Sosial, Kementerian Pertahanan, Kementerian Penerangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum. Dan kedua membagi wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi yaitu: Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kelapa, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.

 

Dikarenakan serbuan Belanda makin gencar ke Jakarta, Pemerintah Indonesia pindah ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946. Akibatnya Indonesia terpecah menjadi dua wilayah, yaitu wilayah yang dikuasai pemerintah Indonesia dan Belanda di bawah administrasi Netherlands Indies Civil Administration (NICA) yang membentuk negara-negara bagian yang tergabung dalam Bijeenkomst voor Federaal Overlaag (BFO) atau Badan Permusyawaratan Federal yang lebih dikenal dengan negara boneka bentukan Belanda.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini