Kebijakan Asimetris UMP 2021 Dinilai Kurang Tepat, Begini Penjelasannya

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Minggu 01 November 2020 11:03 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 01 320 2302281 kebijakan-asimetris-ump-2021-dinilai-kurang-tepat-begini-penjelasannya-q2fd5I2eAv.jpg UMP 2021 (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menetapkan kebijakan asimetris Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 dinilai kurang tepat.

Di mana, kenaikan UMP hanya berlaku bagi perusahaan tidak terdampak pandemi Covid-19. Sementara, perusahaan yang terdampak Covid-19, UMP 2021 tidak naik.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, seharusnya Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kenaikan UMP di semua sektor. Karena hal ini sesuai dengan konsep dasar UMP sebagai perlindungan, karena konsep UMP adalah perlindungan bagi pekerja yang rentan miskin atau upah terbawah

"Saya kira kebijakan ini kurang tepat. Pemprov DKI harusnya menaikkan UMP di seluruh sektor, karena konsep UMP adalah perlindungan bagi pekerja yang rentan miskin atau upah terbawah," ujar Bhima saat dihubungi MNC News Portal, Minggu (1/11/2020).

Baca Juga: Besok, Puluhun Ribu Buruh Demo Tolak UMP 2021 di 24 Provinsi

Keputusan Anies Baswedan ihwal UMP DKI Jakarta pada 2021 memang didasari atas penilaian kinerja keuangan dan operasional sejumlah sektor bisnis di DKI Jakarta di tengah situasi krisis ekonomi dan kesehatan akibat Covid-19.

Karena itu, kebijakan asimetris yang membagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-19 tidak dikenakan kenaikan UMP. Sementara, kegiatan perusahan yang tidak terdampak Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang besarannya mengikuti rumus pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

Melihat alasan itu, Bhima menilai, sulit mengaudit korporasi mana yang tidak terdampak Covid-19 karena hampir seluruh sektor duanggap terdampak. Apalagi, kinerja sektor bisnis juga dinilai belum seutuhnya pulih sebab proyek pemerintah pusat akan terjadinya inflasi 3% pada tahun mendatang.

"Tapi yang lebih penting lagi kan tahun 2021, pemerintah pusat memproyeksi masih ada inflasi 3%, jangan sampai buruh yang rentan miskin jatuh di bawah garis kemiskinan karena upahnya tidak menyesuaikan dengan inflasi," katanya.

Karenanya, kebijakan Pemprov DKI Jakarta dianggap belum mampu menjaga daya beli atau konsumsi buruh. Jika hal ini terjadi, maka kerugian juga dirasakan pengusaha dan pemerintah karena ekonomi berjalan lambat.

"Sebaiknya Pemprov DKI Jakarta meniru Gubernur Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan tetap menaikan UMP. Jangan pedulikan surat edaran dari menteri tenaga kerja karena keberpihakan pemerintah pusat terlalu condong ke kepentingan pengusaha," ujar dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini