5 Provinsi Tetapkan Kenaikan UMP 2021
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat ada 5 Provinsi yang tidak mengikuti Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan ihwal tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021. Sementara 15 Provinsi lainnya telah menetapkan UMP sesuai dengan himbauan SE tersebut.
Tiga Provinsi menetapkan UMP tahun depan yang tidak sesuai dengan himbauan isi SE Nomor M/11/HK.04/2020 di antaranya, DKI Jakarta, Jawa Tengah (Jateng), dan Jogjakarta.
Baca Juga: Anies Jelaskan Alasan Tak Naikkan UMP 2021 terhadap Perusahaan Terdampak Pandemi
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker Haiyani Rumondang mengatakan, ke-15 Provinsi tersebut telah melakukan pleno atau sidang Dewan Pengupahan dan memutuskan UMP 2021 tetap sama dengan tahun ini.
"Informasi kemarin yang saya terima sudah ada 15 Provinsi yang menetapkan UMP-nya atau Gubernur yang menetapkan UMP dan itu sesuai dengan Surat Edaran. Sementara, 5 Provinsi adalah Gubernur-nya yang menetapkan lain dari apa yang disampaikan dari SE. Lebih tinggilah UMP 2020," ujar Haiyani saat dihubungi MNC News Portal, Jakarta, Senin (2/11/2020).
Meski tercatat 15 Provinsi yang tidak menaikan UMP 2021, Kemnaker mengakui bahwa Surat Keputusan (SK) dari penetapan tersebut belum diterima oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah hingga 2 November 2020 hari ini.
"Belum semua dikarenakan hari libur mungkin, hari ini baru mengirim, biasanya itu, menyampaikan informasi ke Menaker, kalau SK secara umum tentu sudah ada catatannya di daerah dan menyampaikan kepada Menteri biasanya begitu, kadang-kadang satu atau dua hari baru sampai," kata dia.
