Kecewa Gubernur yang Naikan UMP 2021, Apindo Singgung PHK Besar-besaran

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Senin 02 November 2020 13:59 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 02 320 2302765 kecewa-gubernur-yang-naikan-ump-2021-apindo-singgung-phk-besar-besaran-4p0saVhzjH.jpg PHK (foto: Okezone)

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memandang keputusan yang dilakukan oleh sejumlah Gubernur atau Kepala Daerah yang menetapkan kenaikan Upah Minimum Nasional (UMP) 2021 yang tidak sesuai dengan dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan terkait penetapan UMP 2021 tidak tepat.

Apindo menilai seharusnya keputusan sejumlah Kepala Daerah harus sejalan dengan himbauan dengan pemerintah pusat.

Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, dalam kondisi saat ini seharusnya seluruh elemen mengedepankan rasa terhadap krisis yang terjadi.

Dengan begitu, segala tindakan dan keputusan yang diambil semestinya untuk menangani dan menyelesaikan krisis bukan justru memperparah kondisi yang terjadi.

Karena itu, Apindo mengungkapkan kekecewaannya terhadap Gubernur DKI Jakarta, Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan sejumlah Provinsi yang telah menetapkan kenaikan UMP 2021.

"Penetapan yang tidak sesuai dengan SE Menaker seharusnya mengacu pada PP 78 Tahun 2015, yaitu, dengan mendasarkan kepada peninjauan KHL bukan malah mengambil diskresi tersendiri yang tidak berdasarkan," ujar Hariyadi dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (2/11/2020).

Menurut Apindo, dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor usaha mengalami tekanan likuiditas atau pengurangan pendapatan. Karena itu, pelaku usaha akan dianggap mengalami kesusahaan membayar UMP.

"Kami memastikan bahwa akan semakin mempersulit dunia usaha yang pada ujung akan menyebabkan gelombang PHK besar-besaran dalam kondisi krisis," kata dia.

Rupiah Melemah di Angka Rp14.777/USD

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini