Hariyadi menambahkan, sebenarnya para pengusaha pun pada dasarnya sulit menerima SE tersebut. Karena seharusnya UMP turun mengingat kondisi perekonomian Indonesia sehingga kelangsungan bekerja dapat terjaga.
“Keputusan tersebut kurang memperhatikan dari esensi kondisi yang ada. Kalau terus-terusan begini kan harus lihat supplay dan demand,” ucapnya.
Sebagai informasi, para pimpinan daerah merespons SE Menaker tentang UMP dengan penolakan. Beberapa daerah yang dimaksud seperti, Gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, DKI hingga Sulawesi Selatan.
(Fakhri Rezy)