Pengusaha Kecewa Berat Gubernur Naikan UMP 2021
JAKARTA - Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan kekecewaannya terhadap sejumlah Gubernur yang tidak mematuhi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang upah minimum provinsi (UMP). Karena seharusnya SE ini menjadi acuan agar UMP di tengah pandemi.
Berdasarkan data analisis dampak covid-19, terhadap pelaku usaha yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) hampir seluruh sektor mengalami penurunan pendapatan dan kesulitan terkait pembayaran upah.
Baca juga: Kecewa Gubernur yang Naikan UMP 2021, Apindo Singgung PHK Besar-besaran
Adapun rinciannya, sekitar 53,17% berasal dari Usaha Menengah dan Besar, serta 62,21% berasal Usaha Mikro dan Kecil menghadapi kendala keuangan terkait pegawai dan operasional.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, tidak patuhnya kepala daerah ini mempersulit dunia usaha. Mengingat pada ujungnya akan menyebabkan gelombang PHK besar-besaran dalam kondisi krisis.
Baca juga: 5 Provinsi Tetapkan Kenaikan UMP 2021
“Kami menyayangkan karena para Gubernur ini tidak melihat kondisi yang ada. Tapi kami tidak akan melakukan gugatan,” ujar Hariyadi dalam konferensi pers di Kantor Apindo, Senin (2/11/2020).
