Pengadaan Barang di Situasi Darurat, Jokowi: Jangan Niat Korupsi

Michelle Natalia, Jurnalis · Rabu 18 November 2020 12:37 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 18 320 2311585 pengadaan-barang-di-situasi-darurat-jokowi-jangan-niat-korupsi-O42AEqxTiD.jpg Presiden Joko Widodo. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa dalam menghadapi kondisi sulit akibat pandemi Covid-19, kecepatan realisasi belanja pemerintah menjadi kunci. Hal ini penting untuk mendorong naiknya demand dari masyarakat.

"Ini untuk meningkatkan konsumsi masyarakat yang kemudian akan menggerakkan produksi, dan kita harapkan ekonomi tumbuh kembali," ujar Jokowi dalam pembukaan Rakornas Pengadaan Barang dan Jasa 2020 secara virtual di Jakarta, Rabu(18/11/2020).'

Baca Juga: Pengadaan Barang Lamban, Jokowi Siapkan Teknologi Alarm Pengingat

Dia mengakui masih ada kekhawatiran di kalangan pejabat soal pengadaan barang dan jasa. Maka dari itu, payung hukum mulai dari PP, Perpres, hingga Peraturan Menteri semua sudah ada.

Bahkan, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga sudah menyiapkan peraturan pengadaan barang dan jasa di situasi darurat.

Baca Juga: Sindir Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang Lamban, Jokowi: Ngerjainnya Kapan?

"Jadi kalau masih ragu, saya sudah perintahkan kepada Kepala LKPP, Jaksa Agung, Kapolri, dan pihak terkait untuk memberikan pendampingan-pendampingan. Maka dengan proteksi seperti itu, para pejabat diharapkan amanah dan berani melakukan demi kepentingan masyarakat, dengan niat baik tentunya, jangan sampai niat korupsi," ungkap Jokowi.

Dia juga berpesan agar aparat pengawasan intern pemerintah harus menjadi bagian dalam proses percepatan ini.

"Aparat pengawasan intern harus menjadi bagian pemercepat, bukan memperlambat. Karena kita butuh kecepatan," imbuhnya.

Jokowi mengatakan, jika sudah ada niatan tidak baik, tidak ada kompromi, dan pejabat yang bersangkutan harus ditindak setegas-tegasnya.

"Ini perlu saya sampaikan berulang-ulang, agar kita bekerja dalam satu visi atau pandangan, sehingga ada kecepatan dan ketepatan, tapi semua dijalankan dengan tata kelola transparan, akuntabel, dan didorong pengawalan hukum yang tegas," tegasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini